 |
| anggota Dewas Ir. Hayattul Riski, S.T., M.M. |
PADANG Editor — Persoalan kekeruhan air baku kembali menjadi perhatian. Kondisi yang disebut berkaitan dengan aktivitas pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dinilai berpotensi menambah beban pengolahan air bersih oleh Perumda Air Minum Kota Padang.
Kekeruhan tersebut disebut berdampak pada proses produksi air, terutama karena meningkatnya beban pengolahan di instalasi. Kondisi ini menjadi perhatian karena pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Lubuk Kilangan dan wilayah sekitarnya harus tetap terjaga.
Seorang pejabat teknis Perumda Air Minum Kota Padang yang identitasnya tidak disebutkan mengatakan tingkat kekeruhan air baku saat ini berada jauh di atas kondisi normal.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat kebutuhan bahan kimia pengolahan meningkat dan berpotensi mendongkrak biaya operasional secara signifikan.
Secara teknis, tingginya kandungan lumpur dan partikel tersuspensi juga membuat proses koagulasi, sedimentasi dan filtrasi bekerja lebih berat. Bahkan, penyaringan dapat membutuhkan backwash lebih sering untuk menjaga kualitas air produksi.
Persoalan tersebut mendapat sorotan Ketua Gerakan Masyarakat Muda Sumbar Menggugat (GMM-SB), Muhamad Rifaldi Hasibuan.
Rifaldi menilai kondisi di lapangan semestinya menjadi perhatian serius Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Air Minum Kota Padang.
“Ini bukan sekadar persoalan air terlihat keruh. Ada instalasi yang bekerja lebih berat dan pelayanan masyarakat yang harus dijaga,” tegas Rifaldi.
Ia mempertanyakan sejauh mana Dewas menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi ketika perusahaan menghadapi persoalan yang berpotensi mengganggu pelayanan publik.
Rifaldi juga menyoroti anggota Dewas Ir. Hayattul Riski, S.T., M.M. terkait informasi mengenai keterlibatannya dalam sejumlah rapat strategis bersama jajaran Direksi.
Namun, informasi tersebut masih membutuhkan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.
Selain itu, Rifaldi mempertanyakan aktivitas Hayattul di luar Perumda. Ia menyebut Hayattul juga tercatat sebagai Wakil Ketua BPD HIPMI Sumbar serta disebut-sebut memiliki aktivitas sebagai tenaga ahli Anggota DPR RI. Status terakhir tersebut, kata dia, masih perlu dikonfirmasi.
Menurut Rifaldi, aktivitas di luar Perumda bukan persoalan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Dewas.
“Yang kami pertanyakan bukan boleh atau tidak mempunyai aktivitas lain. Dewas adalah amanah dengan fungsi dan tanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan, efektivitas Dewas seharusnya dapat dilihat dari rekam kehadiran dalam rapat, keterlibatan dalam pembahasan strategis, rekomendasi kepada Direksi serta tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.
Terkait kekeruhan air baku, GMM-SB juga mendorong Perumda membangun komunikasi dengan pihak terkait pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, termasuk HK-HKI KSO selaku pelaksana konstruksi, pemerintah daerah dan instansi teknis lainnya.
“Flyover harus tetap berjalan, tetapi pelayanan air bersih juga tidak boleh terganggu. Kalau aktivitas pembangunan bersinggungan dengan sumber air baku, komunikasikan dan cari mitigasinya,” kata Rifaldi.
Ia meminta Kuasa Pemilik Modal (KPM) mengevaluasi secara objektif efektivitas kinerja Dewas, terutama dalam menghadapi persoalan yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
“Kalau Direksi dan jajaran teknis dituntut mempertanggungjawabkan kualitas pelayanan, Dewas juga harus mampu menunjukkan apa yang diawasi, apa yang direkomendasikan dan apa kontribusinya terhadap penyelesaian persoalan perusahaan,” tegasnya.
Sementara itu, untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, Ir. Hayattul Riski, S.T., M.M. perlu diberikan ruang klarifikasi terkait keterlibatannya dalam rapat strategis, aktivitas di luar Perumda, status tenaga ahli yang disebutkan, serta langkah pengawasan yang telah dilakukan.
Persoalan ini kini menjadi perhatian karena menyangkut dua kepentingan publik sekaligus: pembangunan infrastruktur dan keberlangsungan pelayanan air bersih bagi masyarakat.
**tim
0 Komentar