Tiga Kasus Korupsi Seret Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Polri Limpahkan Penanganan ke Kejaksaan

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto

JAKARTA. Editor – Penanganan tiga perkara dugaan korupsi besar yang menjadi perhatian publik memasuki babak baru. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Tiga perkara yang menjadi dasar penyidikan tersebut meliputi dugaan korupsi sektor batu bara, pengelolaan PT ASABRI, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang antara PT Cakra Bumi Sejahtera (CBS) dan PT Krakatau National Resources (KNI)..

Proses penyidikan dilakukan melalui skema joint investigation antara Kortastipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dalam rangkaian penyidikan, aparat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di Sentul, Kabupaten Bogor, yang diakui sebagai milik Febrie Adriansyah.

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa emas batangan, valuta asing, dan aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, sebelumnya menjelaskan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar dugaan tindak pidana korupsi, tetapi juga dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan ketiga perkara tersebut.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyatakan bahwa pengungkapan perkara tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara profesional.

Di tengah bergulirnya proses hukum, Febrie Adriansyah telah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Jampidsus Kejaksaan Agung. Hingga kini, proses hukum masih terus berjalan dan penyidik terus melengkapi alat bukti sebelum mengambil langkah hukum berikutnya.

Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menyangkut penanganan perkara korupsi bernilai besar dan melibatkan pejabat tinggi penegak hukum. Publik kini menantikan proses penyidikan yang transparan, profesional, serta menghormati asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**