 |
| Keterbukaan informasi publik kembali menjadi sorotan. Upaya media untuk mendapatkan keterangan resmi dari Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Widodo, S.Pi., M.Sc., |
Padang, Editor— Keterbukaan informasi publik kembali menjadi sorotan. Upaya media untuk mendapatkan keterangan resmi dari Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Widodo, S.Pi., M.Sc., hingga kini belum membuahkan hasil. Padahal, pejabat struktural semestinya menjadi mitra strategis bagi jurnalis dalam menyediakan informasi yang akurat dan terverifikasi bagi publik.
 |
| Ruang Tunggu bersama bapak Arie Baindra menunggu Bapak Widodo |
Upaya konfirmasi pertama dilakukan pada Rabu, 14 Januari 2026. Meski diketahui berada di ruang kerjanya, Widodo disebut tidak dapat ditemui karena sedang mengikuti pertemuan melalui aplikasi Zoom. Informasi itu disampaikan staf PPS Bungus, Arie Baindra, yang meminta media mencari waktu lain untuk wawancara. Tim kemudian menitipkan pesan agar dijadwalkan pertemuan, namun tak ada kabar lanjutan.
Karena tidak mendapat kepastian, tim media kembali mendatangi Kantor PPS Bungus pada Senin, 26 Januari 2026. Perjalanan sekitar 25 menit dari pusat Kota Padang berujung pada keterangan bahwa sang kepala pelabuhan kembali tidak berada di tempat.
Petugas layanan yang ramah menyebut Widodo sedang berada di luar kantor. Arie Baindra kemudian menegaskan hal tersebut.
“Beliau ke Padang, ada satu urusan,” ujar Arie singkat.
Situasi ini menambah daftar tantangan yang dihadapi jurnalis dalam mendapatkan akses informasi dari pejabat publik. Padahal, PPS Bungus memegang kewenangan penting yang diberikan pemerintah pusat, sehingga transparansi dan keterbukaan menjadi kebutuhan mutlak.
Kurangnya akses terhadap narasumber resmi berpotensi membuat publik kehilangan informasi berimbang mengenai isu dan dinamika di instansi tersebut. Keterbukaan pejabat dalam memberikan klarifikasi maupun penjelasan menjadi kunci agar pemberitaan tetap objektif dan tidak menyisakan ruang bagi spekulasi.
**Afridon
0 Komentar