 |
| Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, ST., M.Si, Bersama Jurnalis Beritaeditorial.com Afridon |
Padang Editor — Pemerintah Kota Padang mempercepat realisasi berbagai proyek strategis sebagai langkah nyata membangkitkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat infrastruktur pascabencana. Memasuki pertengahan 2026, sejumlah program prioritas mulai bergerak serentak, mulai dari revitalisasi pasar, penataan Pantai Padang, pengembangan Kawasan Kota Tua, hingga rehabilitasi jaringan irigasi dan pengendalian banjir.
Di garis depan pelaksanaan program tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang memastikan setiap proyek berjalan sesuai target demi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, ST., M.Si, menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan bukan sekadar menghadirkan infrastruktur baru, melainkan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan Kota Padang.
"Dinas PUPR saat ini fokus mengawal seluruh program prioritas Wali Kota. Revitalisasi pasar sedang berjalan, pembangunan trotoar Pantai Padang sudah memiliki pemenang tender dan segera dimulai. Penataan taman Pantai Padang serta pengembangan Kawasan Kota Tua di sekitar Klenteng juga menjadi fokus utama tahun ini," ujar Malvi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, strategi tersebut dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian secara lebih merata. Aktivitas ekonomi tidak lagi terpusat di satu kawasan, tetapi berkembang ke berbagai titik sehingga membuka peluang usaha baru bagi pedagang pasar, pelaku UMKM, hingga sektor pariwisata.
"Bapak Wali Kota menginginkan perputaran ekonomi tidak hanya berada di satu titik. Pasar harus kembali hidup, Pantai Padang semakin ramai dikunjungi wisatawan, dan Kawasan Kota Tua berkembang menjadi destinasi bersejarah yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.
Infrastruktur Pascabencana Dikebut
Selain proyek perkotaan, Dinas PUPR juga mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana melalui dukungan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Pekerjaan tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Nanggalo, Koto Tangah, Tabing Banda Gadang, Surau Lubuk, Kampung Apa, Guo, Pasar Lalang, kawasan Olo, hingga Limau Manis dan Pauh.
Salah satu prioritas utama adalah perbaikan jaringan irigasi dan pembangunan check dam yang menjadi penopang sektor pertanian.
Berdasarkan data Dinas Pertanian, kerusakan jaringan irigasi berdampak terhadap sekitar 21.043 hektare lahan pertanian.
"Jika jaringan irigasi selesai diperbaiki, puluhan ribu hektare lahan pertanian dapat kembali produktif. Ini juga menjadi solusi untuk mengatasi persoalan kekeringan yang selama ini dialami sejumlah wilayah seperti Kuranji dan Pauh," jelas Malvi.
Kolaborasi Jadi Kunci Percepatan
Malvi mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur Kota Padang sangat besar dan tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan APBD.
Karena itu, Pemerintah Kota Padang terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang dalam penanganan sungai serta pengendalian banjir di kawasan Air Dingin dan Batang Kuranji, Gunung Nago, yang ditargetkan memasuki tahap pelaksanaan pada 2027.
Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas SDABK Provinsi Sumbar dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah agar seluruh program saling terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
"Besarnya kebutuhan pembangunan tidak mungkin diselesaikan hanya melalui APBD Kota Padang. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi menjadi kunci agar percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan maksimal," tegasnya
**Afridon.
0 Komentar