Kejati Sumbar Dalami Dugaan Korupsi Dermaga Mentawai, 20 Saksi Diperiksa

Pembangunan Dermaga Pelabuhan Bajau di Kecamatan Siberut Barat, Kepulauan Mentawai, yang bersumber dari APBN 2019–2020 senilai Rp24,9 miliar.

Padang. Editor— Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) terus menggeber penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Pelabuhan Bajau di Kecamatan Siberut Barat, Kepulauan Mentawai, yang bersumber dari APBN 2019–2020 senilai Rp24,9 miliar.

Kepala Kejati Sumbar Muhibuddin menegaskan penyidikan dilakukan maraton sejak April 2025, dan kini sudah berada pada tahap pengumpulan alat bukti.

“Sudah 20 saksi dari berbagai profesi diperiksa. Kami masih menunggu hasil audit BPKP untuk menghitung kerugian negara,” ujar Muhibuddin didampingi Kepala Seksi Penkum M. Rasyid, Jumat.

Para saksi yang telah diperiksa berasal dari unsur ASN Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, konsultan perencana, kontraktor pelaksana, hingga pengawas proyek dan ahli konstruksi.

Modus: Pekerjaan Tak Sesuai Spek, Dermaga Amblas 1,7 Meter

Kasi Penyidikan Tindak Pidana Khusus, Lexy Fatharani, membeberkan adanya indikasi kuat pekerjaan yang tak sesuai spesifikasi dan kontrak.

Akibatnya, dermaga yang seharusnya menjadi akses vital transportasi laut bagi masyarakat Mentawai itu roboh/amblas sekitar 1,7 meter, hingga kini tak bisa digunakan.

“Ini kerugian besar bagi masyarakat. Proyek bernilai puluhan miliar justru gagal berfungsi,” tegas Lexy.

Belum Ada Tersangka, Penyidik Kumpulkan Dua Alat Bukti

Meski puluhan saksi telah diperiksa, Kejati Sumbar belum menetapkan tersangka.

Penyidik fokus menunggu audit kerugian negara dari BPKP sebelum melangkah ke tahap penetapan tersangka.

“Kami pastikan tidak ada yang bermain-main dengan proyek negara. Komitmen kami jelas: memberantas korupsi sampai akar,” tegas Kajati Muhibuddin.

Kehadiran Kejati Harus Dirasa Masyarakat

Muhibuddin menambahkan, sejak awal ia berkomitmen menghadirkan institusi kejaksaan yang tegas, transparan, dan dirasakan manfaatnya oleh publik.

Kasus dermaga ini pun menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar transportasi di daerah kepulauan.

Jika Anda ingin, saya bisa buatkan 4 judul singkat-padat, atau versi hard news yang lebih ringkas.

Nama.Saksi di Periksa

Dari Dinas Perhubungan / Kementerian Perhubungan

Andi Saputra – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2019