 |
| Humas BPTD Kelas II Sumbar, Agus Sumarso Bersama Afridon.Media Beritaeditorial.com |
Padang,Editor— Kondisi Fasilitas Keselamatan Jalan (Faskes Jalan) di sejumlah ruas jalan nasional di Sumatera Barat semakin memprihatinkan. Sejumlah perlengkapan keselamatan seperti warning light, guardrail, hingga fasilitas pejalan kaki ditemukan rusak dan dibiarkan bertahun-tahun tanpa perbaikan, meski berada di jalur padat dan rawan kecelakaan.
Di Kabupaten Pesisir Selatan, warning light di Kambang sudah lebih dari tiga tahun tidak berfungsi. Kondisi serupa terjadi di Padang Sibusuk, Sijunjung.
“Sudah lebih tiga tahun warning light tidak hidup,” ujar Warman, warga setempat.
Kerusakan parah juga terlihat di jalur Pariaman–Lubuk Alung, di mana guardrail yang hancur bertahun-tahun tidak kunjung diperbaiki.
“Sudah lama pagar pengaman rusak, tapi sampai sekarang tidak ada upaya perbaikan,” kata Anton, warga sekitar.
BPTD Akui Anggaran Kian Menyusut
Menanggapi keluhan warga, Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumbar mengakui adanya keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan.
Ferdy Prawira, Staf TU BPTD, menjelaskan bahwa tahun ini tidak ada anggaran khusus untuk perbaikan guardrail.
“Biasanya kami pelihara, tapi tahun ini anggaran pemeliharaan guardrail belum ada. Yang ada hanya untuk traffic light,” jelasnya.
BPTD mencatat pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp80 miliar dan berpotensi turun menjadi Rp66 miliar pada tahun 2026. Pemangkasan ini berdampak langsung pada pengadaan serta perbaikan fasilitas keselamatan jalan.
“Semua tetap kami usulkan, tapi bergantung kebijakan fiskal pusat,” tambah Ferdy.
Tidak Semua Rambu di Bawah BPTD
Humas BPTD Kelas II Sumbar, Agus Sumarso, menegaskan bahwa pemeliharaan perlengkapan jalan tetap dilakukan setiap tahun, namun tidak seluruh titik bisa tersentuh secara bersamaan. Ia juga meluruskan bahwa tidak semua rambu berada di bawah kewenangan BPTD.
“Marka jalan memang kewenangan perhubungan, tapi rambu tidak semua. Ada yang dari BPJN,” jelas Agus.
Ia menyebut beberapa wilayah, seperti Solok Selatan, dapat terpelihara lebih baik karena adanya dukungan aspirasi dari anggota DPR RI.
Agus menambahkan bahwa monitoring tetap rutin dilakukan, tetapi laporan masyarakat sangat membantu dalam mempercepat penanganan.
“Kalau ada kerusakan faskes jalan, laporkan ke BPTD. Kami pasti merespons. Semua dikerjakan sesuai ketersediaan anggaran,” tegasnya.
Di tengah terus bertambahnya kerusakan dan penurunan anggaran, masyarakat berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat kembali menempatkan keselamatan pengguna jalan sebagai prioritas utama yang tidak boleh ditunda.
**Afridon
0 Komentar