 |
| Ketua Komisi III, DPRD Padang Helmi Moesim, |
Padang, Editor — Baru tiga bulan selesai dibangun, Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang sudah bocor di berbagai titik. Plafon jebol, cat dinding mengelupas, dan lantai lembab memperlihatkan betapa buruknya kualitas pengerjaan proyek senilai Rp10 miliar tersebut.
Kondisi memprihatinkan ini langsung memantik reaksi keras Komisi III DPRD Kota Padang. Ketua Komisi III, Helmi Moesim, menegaskan pihaknya segera memanggil penyedia jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan konsultan pengawas.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Proyek sudah PHO tapi kondisinya tidak layak pakai. PPK dan konsultan pengawas harus bertanggung jawab. Kenapa pekerjaan seperti ini bisa diterima?” tegas Helmi.
Menurutnya, karena gedung masih dalam masa pemeliharaan, semua kerusakan wajib diperbaiki penyedia tanpa pengecualian. Komisi III akan menggelar inspeksi lapangan untuk memastikan kualitas pekerjaan sekaligus meminta penjelasan terkait pertanggungjawaban anggaran.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Fakta Kebocoran Terkuak: Waterproofing Diduga Bermasalah
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, dr. Feri Mulyani Hamid, akhirnya buka suara setelah sehari bungkam. Ia membenarkan adanya kebocoran pada beberapa titik dan menyebut perbaikan sedang berjalan oleh rekanan.
Dari pihak teknis, PPK pembangunan, Nico Lesmana, ST., MT., menjelaskan bahwa kebocoran baru terlihat setelah hujan deras mengguyur Kota Padang beberapa waktu lalu. Ia menyebut persoalan berasal dari pekerjaan waterproofing polyurethane Fosroc, yang masih dalam masa garansi dua tahun.
“Rekanan sudah turun, mendata, dan memperbaiki. Tapi hasil maksimal harus menunggu cuaca panas,” kata Nico.
Kualitas Bangunan Dipertanyakan, Publik Menunggu Tindakan Tegas
Kerusakan yang muncul pada gedung baru ini bukan sekadar persoalan teknis. Lebih jauh, masyarakat mempertanyakan:
Apakah proyek ini diawasi dengan benar?
Mengapa kebocoran muncul dalam hitungan bulan ?
Apakah kualitas material sesuai kontrak?
Perpustakaan yang seharusnya menjadi ikon kemajuan literasi kini berubah menjadi sorotan publik karena cacat pengerjaan.
Komisi III DPRD memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas agar fasilitas literasi Kota Padang benar-benar aman, layak, dan berkualitas.
Publik kini menanti apakah pemerintah dan rekanan benar-benar serius memperbaiki, atau justru gedung megah ini akan menjadi contoh terbaru lemahnya pengawasan proyek APBD
**Afridon
0 Komentar