 |
| Drs. Luhur Budianda, S.Y., M.Si, |
Padang, Editor— Drs. Luhur Budianda, S.Y., M.Si, dikenal sebagai birokrat yang cerdas, tangguh, dan inovatif dalam mengelola sektor pariwisata di Sumatera Barat. Menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar sejak 28 Januari 2022, ia terus menorehkan jejak prestasi yang signifikan, terutama dalam transformasi destinasi wisata halal dan penguatan ekonomi kreatif.kamis 10 juli 2025
“Sumbar harus menjadi pusat wisata halal dan ekraf nasional. Itu visi kami!” tegas Luhur dalam pernyataannya usai menghadiri koordinasi persiapan Road to WIES 2025, sebuah ajang internasional kewirausahaan Islam yang akan digelar di Sumbar.
Profil Singkat dan Karier Gemilang
Lahir pada 6 Oktober 1970, Luhur mengawali karier birokrasi di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar. Ia pernah menjabat Kepala Biro Administrasi Pembangunan, lalu Kepala Biro Umum, sebelum dipercaya menakhodai Dinas Pariwisata.
Dengan latar belakang akademik Drs. S.Y., M.Si dari Universitas Negeri Padang, ia dinilai memiliki kecakapan strategis dan akademis yang mumpuni. Di bawah kepemimpinannya, Dispar Sumbar mendapat predikat "Sangat Baik" dalam evaluasi kinerja, bahkan melahirkan inovasi digital seperti aplikasi Peduli Wisata Awards.
Fokus Kepemimpinan: Pariwisata Halal, Ekraf, dan Kolaborasi Akademik
Sejak menjabat, Luhur bergerak cepat. Dua hari setelah pelantikan, ia langsung menggelar rapat internal dan merancang rencana kerja cepat.
Beberapa langkah strategis yang dijalankannya:
Menyiapkan WIES 2025, event internasional bertema ekonomi Islam
Mendorong Sumbar jadi prioritas nasional ekonomi kreatif
Menggandeng UNP dalam program destination branding dan hospitality
“Kami percaya, sektor pariwisata dan ekraf adalah tulang punggung baru ekonomi Sumbar pasca pandemi,” ujar Luhur saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.
Respon atas Temuan BPK RI: Akuntabilitas dan Pembenahan
Di sisi lain, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2024, meski Sumbar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut, masih terdapat beberapa catatan yang perlu perhatian.
Di antaranya:
Penganggaran PAD dinilai belum realistis
Pengelolaan kas daerah masih kurang tertib
Penatausahaan aset tetap perlu pembenahan
Luhur memastikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur dan Inspektorat untuk menindaklanjuti semua catatan tersebut. “Kami ingin Dispar jadi contoh OPD yang taat, transparan, dan berkinerja tinggi,” ujarnya tegas.
**Afridon
0 Komentar