 |
| Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Febrina Trisusila Putri, S.P., M.Si, |
Pasaman .Editor– Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat menemukan adanya kejanggalan dalam pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) berupa mesin pengolahan jagung di Kabupaten Pasaman. Hasil pemeriksaan BPK RI menyebutkan bahwa beberapa mesin yang disalurkan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat diduga bukan dalam kondisi baru, melainkan bekas pakai.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Febrina Trisusila Putri, S.P., M.Si, membenarkan adanya temuan dari BPK RI dan menyatakan pihaknya sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap pengadaan alat tersebut.
“Benar, BPK RI Sumbar menemukan indikasi mesin pengolahan jagung yang tidak sesuai spesifikasi, bahkan ada yang diduga bekas. Saat ini kami sedang mengevaluasi dan akan mengambil langkah tegas terhadap pihak rekanan jika terbukti melanggar ketentuan,” ujar Febrina saat ditemui di Padang, Kamis 10 juli 2025
Menurut laporan BPK, mesin-mesin yang diberikan kepada kelompok tani di Kabupaten Pasaman pada tahun anggaran sebelumnya diduga tidak memenuhi standar barang baru sebagaimana tercantum dalam kontrak pengadaan. Selain terdapat karat dan kerusakan ringan pada beberapa bagian, nomor seri mesin juga diduga telah digunakan sebelumnya di tempat lain.
Pemeriksaan BPK RI Dilakukan Menyeluruh
Tim audit BPK RI Sumbar melakukan pemeriksaan fisik langsung di lokasi kelompok tani penerima bantuan. Dari hasil kunjungan tersebut, beberapa kelompok mengaku tidak mengetahui bahwa mesin yang mereka terima diduga bukan baru. Mereka hanya menerima mesin dari petugas lapangan tanpa informasi rinci.
“Waktu itu kami senang karena dapat bantuan mesin jagung, tapi memang saat itu kondisinya agak aneh. Ada bagian yang seperti sudah pernah dipakai,” ujar salah satu ketua kelompok tani di Pasaman yang enggan disebutkan namanya.
Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan
Kadis Febrina menegaskan, pihaknya akan melakukan audit internal serta menelusuri proses pengadaan hingga penyaluran. Jika terbukti adanya pelanggaran oleh penyedia barang, maka akan dilakukan pemutusan kontrak, blacklist rekanan, dan pelaporan ke aparat penegak hukum.
“Kami tidak akan toleransi terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat petani. Kami ingin semua bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Dinas juga berencana melakukan pendataan ulang terhadap semua bantuan alsintan yang telah disalurkan dalam dua tahun terakhir, sebagai bentuk perbaikan tata kelola dan transparansi penggunaan anggaran.
Dukungan dan Pengawasan Lanjut
Sejumlah anggota DPRD Sumbar dari Dapil Pasaman turut menyoroti temuan ini dan meminta agar proses hukum tetap berjalan apabila terbukti ada unsur kesengajaan atau korupsi dalam pengadaan tersebut.
“Ini menyangkut hak petani. Jangan main-main dengan bantuan negara. Kami minta Inspektorat dan Kejati juga mengawasi kasus ini,” ujar salah satu anggota dewan.
BPK RI sendiri merekomendasikan agar Dinas segera melakukan klarifikasi kepada pihak penyedia dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi. Temuan ini menjadi perhatian penting dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas belanja modal Dinas terkait.
**Afridon
0 Komentar