Zulkifli K. Beberkan Rincian Penghasilan Anggota DPRD Padang Pariaman: Bisa Capai Rp30 Juta per Bulan

 

Anggota DPRD Padang Pariaman, Zulkifli K

Padang Pariaman, Editor– Anggota DPRD Padang Pariaman, Zulkifli K., membeberkan secara terbuka rincian penghasilan anggota dewan saat ditemui di ruang rapat paripurna, Selasa 10 juni 2025. Menurutnya, informasi ini penting untuk transparansi kepada publik sekaligus menjawab rasa penasaran masyarakat terkait besarnya gaji wakil rakyat di daerah.

Zulkifli merinci bahwa penghasilan anggota DPRD tidak hanya berasal dari gaji pokok, namun juga dari berbagai tunjangan dan fasilitas lain yang diatur dalam regulasi nasional dan daerah. Di antaranya merujuk pada PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, serta Peraturan Bupati Padang Pariaman.

Berikut rincian komponen penghasilan anggota DPRD Padang Pariaman tahun 2025:

Gaji Pokok: Rp2 juta – Rp2,5 juta

Tunjangan Jabatan: Rp2 juta – Rp3 juta

Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp6 juta – Rp8 juta

Tunjangan Reses: Rp15 juta – Rp20 juta per kegiatan (3 kali setahun)

Uang Representasi: Ketua ±Rp3 juta, Wakil Ketua ±Rp2,5 juta

Tunjangan Perumahan: Rp7 juta – Rp10 juta

Tunjangan Transportasi: Rp5 juta – Rp7 juta

Uang Paket Kegiatan: Variatif, tergantung kegiatan seperti rapat kerja, bimtek, hingga perjalanan dinas

"Jika ditotal, penghasilan bulanan anggota biasa bisa mencapai Rp22 juta hingga Rp30 juta. Sementara Ketua dan Wakil Ketua bisa lebih besar karena ada tambahan tunjangan operasional dan fasilitas lainnya," ungkap Zulkifli.

Namun, ia menekankan bahwa semua penghasilan itu telah diatur dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta dibahas dalam dokumen anggaran seperti KUA-PPAS dan APBD.

Transparansi dan Akuntabilitas

Langkah Zulkifli membuka informasi ini dinilai sebagai bentuk transparansi publik. Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa tugas dan tanggung jawab anggota DPRD juga menuntut kerja dan pengabdian yang intens.

"Jangan hanya lihat angkanya. Di balik itu ada tanggung jawab untuk hadir dalam sidang, menyerap aspirasi masyarakat, hingga menyusun kebijakan strategis daerah," ujarnya.

Zulkifli juga membuka ruang dialog jika masyarakat ingin memahami lebih dalam soal anggaran DPRD dan penggunaannya

**Afridon