 |
| Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah pusat dan daerah, beredar kabar bahwa sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya justru menggelar rapat di Hotel Basko |
Padang, Editor — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah pusat dan daerah, beredar kabar bahwa sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya justru menggelar rapat di Hotel Basko, salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Sabtu 21 Juni 2025
Tim media Beritaeditorial.com melakukan penelusuran langsung ke lokasi dan mendapati sejumlah tamu di lobi hotel tampak mengenakan pin DPRD. Meski pihak hotel enggan memberikan keterangan rinci, seorang resepsionis membenarkan bahwa sedang berlangsung agenda yang berkaitan dengan DPRD Dharmasraya.
“Kalau memang tamu DPRD ada, tapi untuk informasi lebih lengkap silakan hubungi pihak yang bersangkutan. Kami tidak berwenang memberikan keterangan,” ujar resepsionis kepada Beritaeditorial.com.
Informasi serupa juga diperkuat oleh salah satu narasumber internal hotel. “Iya, mulai hari ini ada kegiatan DPRD Dharmasraya di sini,” ungkapnya singkat.
Ketua DPRD Dharmasraya, Jemi Hendra, ST, saat dikonfirmasi Beritaeditorial.com membenarkan keberadaan dirinya dan rekan-rekan di Padang. “Iya, hari ini ada acara pembukaan di Hotel Basko. Silakan kontak lagi nanti siang setelah acara selesai,” ujar Jemi singkat lewat sambungan telepon.
Namun, publik mempertanyakan urgensi penyelenggaraan rapat tersebut di luar daerah, apalagi di hotel berbintang. Beberapa tokoh masyarakat menyayangkan langkah DPRD yang dinilai tidak mencerminkan semangat penghematan anggaran.
"Di tengah dorongan efisiensi, seharusnya rapat dilakukan di gedung DPRD sendiri yang masih sangat layak. Ini justru digelar di hotel, dan di luar kabupaten pula," ujar seorang tokoh masyarakat Dharmasraya yang enggan disebutkan namanya.
Isu ini memantik sorotan publik, mengingat Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 telah menekankan pentingnya pengendalian belanja pemerintah, termasuk pembatasan kegiatan rapat dan perjalanan dinas.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Sekretariat DPRD Dharmasraya selaku pengguna anggaran. Pertanyaan mendasar soal kebutuhan, urgensi, hingga transparansi penggunaan dana publik masih menggantung. Apakah efisiensi hanya slogan
**Afridon
0 Komentar