 |
| Non Budgeter |
Pariaman ,Editor– Program ambisius pembukaan jalan non-budgeter yang sempat dielu-elukan selama masa jabatan Wali Kota Pariaman Genius Umar kini menjadi sorotan tajam. Di balik klaim "non-budgeter," mantan Ketua DPRD Kota Pariaman, Harpen Agus Bulyandi alias Andy Cover, mengungkap fakta mencengangkan yang diduga membongkar kebohongan besar terkait proyek tersebut.
Proyek Non-Budgeter atau Manipulasi Anggaran?
Dalam sebuah diskusi bersama media pada Rabu, 31 Juli 2024, Andy Cover memaparkan sejumlah permasalahan serius yang diwariskan dari kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya adalah proyek pembukaan jalan baru yang diklaim menggunakan dana swadaya masyarakat, namun ternyata diduga berasal dari kontrak kegiatan di Dinas PUPR Kota Pariaman
“Semua ini terungkap saat rapat paripurna pembahasan LKPJ Wali Kota. Data menunjukkan bahwa proyek-proyek ini tidak sepenuhnya berasal dari swadaya masyarakat, tetapi dari anggaran kontrak beberapa kegiatan,” ungkap Andy.
Dokumen yang diperoleh menunjukkan beberapa kegiatan seperti penimbunan jalan di berbagai lokasi, dengan nilai kontrak mencapai ratusan juta rupiah. Contohnya, penimbunan jalan di Tanjung Sabar, Cubadak Air, dan Kampung Gadang, masing-masing senilai Rp 200 juta.
Pembelaan dan Bantahan dari Pemko
Plt Kepala Dinas PUPR Dasmaniar membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut murni hasil swadaya masyarakat, tanpa alokasi anggaran APBD untuk pembukaan jalan. "Masyarakat menghibahkan tanahnya tanpa ganti rugi, dan pembukaan jalan dilakukan secara non-budgeter. Anggaran hanya masuk di tahap peningkatan jalan seperti pengaspalan,” jelasnya.
Namun, seorang mantan pejabat Pemko yang enggan disebutkan namanya mengkritik langkah tersebut sebagai tergesa-gesa. “Pengaspalan jalan dilakukan terlalu cepat, seharusnya menunggu setidaknya satu tahun setelah pembebasan lahan untuk memastikan kualitasnya. Akibatnya, banyak jalan yang rusak,” ujarnya.
Dampak Nyata di Lapangan
Pantauan di lapangan menunjukkan beberapa ruas jalan yang dibuka pada 2022 kini terbengkalai, bahkan ditumbuhi semak belukar. Proyek-proyek yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi mobilisasi masyarakat kini justru menjadi ironi.
Seorang warga mengungkapkan kekecewaannya. “Kami sempat berharap dengan adanya pembukaan jalan ini, tetapi kondisinya sekarang malah tidak terurus,” katanya.
Ke Depan, Prioritas Diperlukan
Masalah ini memunculkan pertanyaan besar: Apakah Pemko Pariaman akan belajar dari pengalaman ini? Seorang pemerhati pembangunan menilai bahwa ke depan, prioritas pembangunan infrastruktur harus lebih mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat, bukan sekadar ambisi politik.
“Daripada membuka jalan baru yang belum tentu mendesak, lebih baik fokus memperbaiki jalan rusak yang sudah ada,” tegasnya.
Cerminan Masa Lalu, Pelajaran Masa Depan
Kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Proyek non-budgeter yang awalnya menjadi kebanggaan kini berbalik menjadi tanda tanya besar. Akankah Pemko Pariaman mampu memperbaiki reputasi dan memastikan pembangunan yang lebih berkelanjutan?
Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, masyarakat membutuhkan pembangunan yang berpihak pada mereka, bukan sekadar janji-janji kosong.
**tim
0 Komentar