Proyek Septic Tank Pariaman Diduga Bermasalah, Kerugian Negara Tembus Rp1,25 Miliar

PARIAMAN .Editor — Proyek pembangunan 1.000 unit tangki septic tank individual dan MCK/jamban di Kota Pariaman tahun anggaran 2023 kini terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pariaman telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp1.257.064.922,02.

Penetapan tersangka tersebut menunjukkan persoalan proyek sanitasi yang seharusnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat justru berujung pada dugaan penyimpangan anggaran.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Pariaman, Aridona Bustari, membenarkan penetapan tiga tersangka. Mereka masing-masing berinisial FA, TY, dan DES.

FA disebut berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang saat proyek berlangsung menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kota Pariaman. Sementara TY merupakan kontraktor pelaksana paket I dan DES kontraktor pelaksana paket II.

Berdasarkan hasil audit Auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai lebih dari Rp1,25 miliar.

Kasus ini bermula dari proyek bantuan sanitasi masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR. Proyek tersebut menargetkan pembangunan 1.000 unit tangki septic tank dan jamban di sejumlah lokasi di Kota Pariaman.

Namun, menjelang akhir 2023, pengerjaan proyek terhenti. Sekitar 120 unit tangki septic tank disebut belum terpasang dan justru terbengkalai di halaman Kantor UPTD Air Bersih Kota Pariaman.

Alasan keterbatasan anggaran pun mencuat. Kondisi tersebut kemudian memunculkan persoalan pembayaran kepada kontraktor sekaligus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut pelaksanaan proyek secara menyeluruh.

Penyidik Kejari Pariaman tidak hanya memeriksa dokumen proyek. Lebih dari 1.000 titik rencana pembangunan septic tank ditelusuri langsung di lapangan. Lebih dari 20 saksi dari unsur pemerintah maupun pihak swasta juga telah diperiksa.

Kini, penyidik tengah melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan dan selanjutnya disidangkan di Pengadilan Tipikor.

Kasus ini menjadi sorotan karena proyek tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan sanitasi masyarakat. Ketika pembangunan fasilitas dasar mangkrak dan pada saat yang sama negara harus menanggung kerugian miliaran rupiah, pertanyaan soal pengawasan, perencanaan, pelaksanaan hingga pencairan anggaran patut dibuka secara terang.

Kejari Pariaman pun mengimbau masyarakat ikut mengawal proses hukum agar perkara tersebut berjalan transparan dan seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Nama : FERI ANDRI

Nomor Identitas : 1377012502660001

Tempat Lahir : Pariaman

Umur/ Tgl Lahir : 58 Tahun/ 25 Februari 1966

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol Kel. Alai Gelombang Kec. Pariaman Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S2 (Tekhnik UGM)

Nama : PERIS SIAHAAN Bin DAHLAN SIAHAAN

Nomor Identitas : 2171112003710…..

Tempat Lahir : Sigumpar Utara Kab. Toba