 |
| Kondisi jalan beton dua jalur yang menjadi akses utama menuju kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang Kamis 11 Juni 2026 |
PADANG.Editor – Kondisi jalan beton dua jalur yang menjadi akses utama menuju kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, semakin memprihatinkan. Kerusakan yang telah berlangsung hampir dua tahun itu hingga kini belum juga mendapat penanganan permanen, meski jalur tersebut merupakan urat nadi aktivitas logistik dan perdagangan di Sumatera Barat.
Pantauan di lapangan, sejumlah titik badan jalan mengalami retak, ambles, dan permukaan yang tidak rata. Akibatnya, kendaraan yang melintas harus memperlambat laju untuk menghindari kerusakan kendaraan maupun risiko kecelakaan.
Jalan tersebut setiap hari dilalui truk kontainer, kendaraan operasional pelabuhan, aparatur sipil negara (ASN), pekerja pelabuhan, hingga masyarakat umum. Namun hingga kini, belum ada kepastian siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan perbaikan menyeluruh.
Kasubag Kepegawaian KSOP Kelas II Teluk Bayur, Wawan Yunisetiawan, mengakui kerusakan jalan itu sudah lama menjadi keluhan pengguna.
"Pengendara tidak bisa lagi melaju normal karena kondisi jalan yang rusak. Saya mendapat informasi bahwa PT Pelindo dan Dinas PU Provinsi pernah membahas persoalan ini, namun sampai sekarang belum ada kejelasan kapan diperbaiki. Sementara kerusakan terus bertambah parah," ujarnya.
Persoalan semakin rumit karena muncul perbedaan informasi terkait status aset dan kewenangan pemeliharaan jalan tersebut.
Pihak PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur melalui Ade Hilman dari Bagian Komersial didampingi Lisa Amelia dari Bagian Humas menjelaskan bahwa jalan tersebut berada di atas lahan Pelindo, namun fisik jalannya merupakan aset pemerintah.
"Lokasi jalan memang berada di atas lahan PT Pelindo, tetapi fisik jalan merupakan aset BPJN Sumbar. Informasi kondisi jalan ini juga sudah sampai ke kementerian. Karena itu kami tidak bisa melakukan perbaikan penuh, sebab ruas jalan hingga Pos 3 bukan aset PT Pelindo," kata Ade.
Menurutnya, Pelindo selama ini hanya melakukan penanganan sementara berupa penambalan di sejumlah titik guna mengurangi risiko kecelakaan.
"Sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan, kami melakukan penambalan di beberapa titik yang rusak," tambahnya.
Ade juga mengungkapkan bahwa sejak dirinya bertugas di Pelindo pada 2025, kondisi jalan tersebut memang sudah dalam keadaan rusak.
Namun keterangan berbeda datang dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat. Melalui Asisten Teknis PPK 2.1 Satker PJN Wilayah 2 Sumbar, Weri, dijelaskan bahwa ruas jalan tersebut tidak lagi menjadi kewenangan BPJN sejak tahun 2015.
"Sesuai SK tahun 2015, jalan itu sudah tidak masuk wilayah penanganan PPK 2.1. Batas kewenangan kami hanya sampai simpang tiga depan gerbang menuju Pelabuhan Teluk Bayur. Untuk bagian ke dalam merupakan wilayah PT Pelindo," tegas Weri, Kamis (11/6/2026).
Sopir Truk Mengeluh, Biaya Operasional Membengkak
Kerusakan jalan turut dikeluhkan para sopir angkutan barang yang setiap hari melintas.
Riki Ardianto (58 ), sopir truk kontainer rute Teluk Bayur–Pasaman Barat mengatakan kondisi jalan membuat komponen kendaraan lebih cepat mengalami kerusakan.
"Kalau muatan penuh harus sangat pelan. Suspensi, per daun sampai ban jadi cepat rusak. Biaya perawatan kendaraan meningkat. Kami yang merasakan dampaknya setiap hari," ujarnya.
Pengendara Mobil Soroti Keselamatan
Keluhan serupa disampaikan Ruli ( 38 ), pengendara mobil pribadi yang rutin memasuki kawasan pelabuhan.
"Ini akses utama menuju pelabuhan. Sangat ironis jika kondisinya seperti ini bertahun-tahun. Pengendara harus zig-zag menghindari jalan rusak. Malam hari lebih berbahaya karena kerusakan tidak terlihat jelas," katanya.
ASN dan Pekerja Pelabuhan Minta Solusi
Seorang ASN yang berkantor di kawasan Teluk Bayur berharap instansi terkait segera duduk bersama mencari solusi.
"Masyarakat tidak butuh saling lempar kewenangan. Yang dibutuhkan adalah kepastian dan tindakan nyata agar jalan segera diperbaiki," ujarnya.
Sementara itu, Dennis (49), pekerja bongkar muat Pelabuhan Teluk Bayur, menilai kondisi jalan tersebut mencoreng citra kawasan pelabuhan yang menjadi gerbang ekonomi Sumatera Barat.
"Ribuan kendaraan keluar masuk pelabuhan setiap hari. Banyak tamu dari luar daerah juga melewati jalan ini. Kondisi seperti ini tentu tidak mencerminkan kawasan pelabuhan internasional yang menjadi kebanggaan daerah," katanya.
Masyarakat Desak Perbaikan Permanen
Warga dan pengguna jalan mendesak pemerintah serta pihak terkait segera menyelesaikan polemik kewenangan yang selama ini menjadi alasan lambannya perbaikan.
Mereka menilai persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut infrastruktur, tetapi juga keselamatan pengguna jalan, kelancaran distribusi logistik, serta citra kawasan strategis nasional.
"Jangan hanya ditambal. Beberapa bulan kemudian rusak lagi. Yang dibutuhkan adalah perbaikan permanen dan menyeluruh. Jangan tunggu sampai terjadi kecelakaan serius baru bertindak," ujar seorang warga Teluk Bayur.
Hingga kini publik masih menunggu kejelasan siapa pihak yang memiliki kewenangan penuh atas ruas jalan tersebut. Selama status aset dan tanggung jawab pemeliharaan masih diperdebatkan, kerusakan terus memburuk dan masyarakat tetap menjadi pihak yang paling dirugikan.
**Afridon
0 Komentar