 |
| Plang Proyek.jalan nasional Kambang–Indra Pura–Tapan–Batas Jambi hingga Tapan–Batas Bengkulu kembali menuai sorotan tajam masyarakat. |
PESISIR SELATAN .Editor— Kondisi ruas jalan nasional Kambang–Indra Pura–Tapan–Batas Jambi hingga Tapan–Batas Bengkulu kembali menuai sorotan tajam masyarakat. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi konektivitas antarprovinsi itu kini dipenuhi lubang, tambalan rusak, serta bekas pengupasan aspal yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
 |
| Genang Air tidak.Salur |
Keluhan masyarakat terus bermunculan dalam beberapa bulan terakhir. Pengendara mengaku resah karena banyak titik kerusakan yang tidak segera ditangani, terutama saat malam hari dan ketika hujan mengguyur kawasan tersebut. Kondisi itu dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
 |
| Lobang Besar .jalan Nasional .Perlu.Perhatika Serius PPK harus Perhatian Skala.Priolitas utama |
Sorotan publik pun mengarah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4 Satker PJN Wilayah 2 Sumatera Barat, Gina Lamria Indriati Tampubolon, ST., yang bertanggung jawab dalam pengawasan pekerjaan preservasi jalan nasional di wilayah tersebut.
 |
| Saluran Tersumbat di Salahkan Prilaku Masyarakat .Fakta Rumput Tumbuh tidak ada Pembersikan Saluran |
Berdasarkan pantauan lapangan dan laporan masyarakat, sejumlah titik bekas patching atau pengupasan aspal disebut dibiarkan terbuka cukup lama tanpa penanganan cepat. Ironisnya, di beberapa lokasi minim rambu peringatan maupun penerangan jalan.
“Kalau hujan, lubang tertutup air dan pengendara tidak tahu seberapa dalam kerusakannya. Sangat berbahaya,” ujar seorang warga Balai Selasa kepada wartawan.
Kritik juga diarahkan kepada kontraktor pelaksana, PT Anatama Konstruksi Utama, yang menangani pekerjaan preservasi di ruas tersebut. Masyarakat menilai kualitas pekerjaan tambal sulam tidak bertahan lama karena kerusakan kembali muncul hanya dalam hitungan minggu setelah perbaikan dilakukan.
“Baru diperbaiki sebentar sudah rusak lagi. Bekas kupasan aspal malah dibiarkan lama. Wajar masyarakat kecewa,” kata seorang sopir angkutan lintas Sumatera.
Ruas jalan nasional di wilayah selatan Sumatera Barat memiliki peran strategis sebagai jalur utama penghubung Sumbar dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Kerusakan jalan di lintasan ini bukan hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berdampak terhadap distribusi logistik, aktivitas ekonomi, hingga keselamatan masyarakat.
Di tengah derasnya kritik terhadap kualitas preservasi jalan, publik kembali dikejutkan dengan informasi bahwa Gina Lamria Indriati Tampubolon disebut telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan PPK 2.4 Satker PJN Wilayah 2 Sumbar.
Saat dikonfirmasi wartawan, Gina membantah telah membuat surat resmi pengunduran diri. Namun, ia mengakui pernah menyampaikan secara lisan keinginan untuk mundur dari jabatan tersebut.
“Prinsipnya kami siap ditempatkan di mana saja. Saya belum membuat surat pengunduran diri, tapi mungkin secara lisan sudah ada rencana mengundurkan diri. Tapi bukan karena pekerjaan, keluarga saya di Medan,” ujarnya.
Pernyataan itu memicu reaksi luas di tengah masyarakat. Di saat publik mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap preservasi jalan nasional, muncul pengakuan bahwa faktor keluarga dan jarak penempatan menjadi alasan munculnya keinginan mundur dari jabatan strategis tersebut.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai situasi itu mencerminkan persoalan serius terkait konsistensi pejabat publik dalam menjalankan amanah negara. Terlebih, jabatan PPK memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah yang menyangkut keselamatan ribuan pengguna jalan setiap hari.
“Kalau faktor keluarga sampai memengaruhi fokus pengawasan lapangan, tentu ini menjadi persoalan serius. Jalan nasional tidak bisa diawasi setengah hati,” ujar seorang tokoh masyarakat di kawasan Indra Pura.
Kini sorotan masyarakat tidak lagi sekadar tertuju pada jalan berlubang atau kualitas tambal sulam aspal. Publik mulai mempertanyakan efektivitas pengawasan internal dalam memastikan pekerjaan preservasi berjalan sesuai standar teknis Kementerian PUPR.
Masyarakat menilai, ketika lubang jalan dibiarkan terbuka terlalu lama, pekerjaan cepat kembali rusak, dan pengawasan dinilai lemah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas proyek, melainkan juga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Publik kini menunggu langkah tegas dari BPJN Sumatera Barat. Evaluasi terhadap kontraktor pelaksana dinilai belum cukup tanpa disertai evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengawasan lapangan, kepemimpinan proyek, serta tanggung jawab pejabat yang diberi amanah menjaga jalan nasional tetap mantap, aman, dan layak dilalui masyarakat.
**.Afridon
.jpg)
0 Komentar