Pilwana Serentak 2026: Ajang Demokrasi yang Menguji Persaudaraan Nagari di Padang Pariaman

 

Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi,

PADANG PARIAMAN Editor — Tahun 2026 dipastikan menjadi momentum besar demokrasi di Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintah daerah menetapkan Pilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak akan digelar di 74 nagari, menjadi pesta demokrasi lokal yang bukan hanya memilih pemimpin, tetapi sekaligus menguji kekuatan nilai badunsanak di tengah perbedaan pilihan politik.

Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, menegaskan bahwa Pilwana serentak merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola nagari yang lebih demokratis, transparan, dan melibatkan masyarakat secara luas. Namun ia mengingatkan, setiap kontestasi politik akan selalu membawa perbedaan pilihan yang harus disikapi dengan dewasa.

“Pilwana adalah ruang masyarakat menentukan pemimpin sesuai aspirasi. Tapi perbedaan pilihan tidak boleh memecah hubungan badunsanak,” ujar Aprinaldi usai menutup rangkaian Safari Ramadan di Masjid Nurul Ikhlas, Kecamatan V Koto Timur, Jumat (27/2/2026).

Nagari, Ruang Sosial yang Sensitif terhadap Kontestasi

Menurut Aprinaldi, nagari di Padang Pariaman bukan sekadar unit administratif. Ia merupakan ruang sosial yang dipersatukan oleh ikatan adat, suku, dan kekerabatan. Karena itu, tensi politik Pilwana sering kali lebih emosional dibanding pemilu formal pada level kabupaten atau nasional.

Persaingan kandidat dapat menjalar ke relasi keluarga, ruang ibadah, hingga perbincangan di lapau, surau, dan titik-titik pergaulan masyarakat yang selama ini menjadi nadi demokrasi lokal.

Seruan Kedewasaan Politik dan Persatuan

Aprinaldi menekankan bahwa Pilwana harus dimaknai sebagai upaya mencari pemimpin terbaik untuk nagari, bukan menjadi arena polarisasi. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga kedewasaan politik, saling menghormati pilihan masing-masing, dan mengutamakan dialog terbuka.

“Kemenangan dan kekalahan harus diterima dengan dewasa, diimbangi rasa persaudaraan yang kuat,” tegasnya.

Ia juga mengajak tokoh masyarakat — ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai — untuk menjadi penyejuk suasana pasca kontestasi. Mereka diharapkan menjadi penengah yang merangkul seluruh warga tanpa memandang afiliasi politik.

Falsafah Minangkabau sebagai Penuntun Pilwana

Aprinaldi mengaitkan Pilwana dengan falsafah Minangkabau duduak samo randah, tagak samo tinggi, yang menempatkan musyawarah dan mufakat di atas konflik. Menurutnya, Pilwana 2026 akan menjadi ujian apakah demokrasi elektoral dapat berjalan seiring dengan demokrasi adat yang menekankan persatuan.

Tahapan Pilwana 2026

23 Februari–3 Maret 2026: Pengumuman pendaftaran bakal calon

4–12 Maret 2026: Masa pendaftaran calon

27 Juni 2026: Pemungutan dan penghitungan suara

Pilwana sebagai Cermin Peradaban Nagari

Bagi Padang Pariaman, Pilwana serentak tidak hanya sekadar agenda politik lokal. Aprinaldi menyebut, Pilwana menjadi wadah bagaimana masyarakat adat menyesuaikan modernitas demokrasi dengan nilai badunsanak yang diwariskan turun-temurun.

Jika Pilwana berlangsung damai dan dewasa, nagari bukan hanya mendapat pemimpin baru, tetapi juga solidaritas yang semakin kuat — modal sosial penting bagi pembangunan daerah.

“Dengan semangat persatuan dan persaudaraan, masyarakat dapat tetap damai dan sejahtera meski berbeda pilihan,” tutup Aprinaldi.

Di tengah riuhnya kontestasi, pesan itu tampak sederhana. Namun justru di situlah masa depan nagari dipertaruhkan—menempatkan musyawarah di atas konflik, menjaga persaudaraan di atas kepentingan politik.


**Afridon



Posting Komentar

0 Komentar