Skandal BBM Subsidi di SPBU Jati Pariaman: Diduga Ada Permainan Rutin, Polisi Belum Bergerak

 

 Mitsubishi Colt Diesel box kuning bernomor polisi BA 9299 PB  Selasa 3 Juni 2025

Pariaman,Editor- Dugaan penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis biosolar kembali mencuat di SPBU Jati, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada Selasa, 3 Juni 2025 19. 40.Wib  terungkap adanya pola pengisian berulang oleh kendaraan tertentu, yang diduga kuat menjadi bagian dari praktik curang yang telah berlangsung lama.

Dua kendaraan mencurigakan—truk Mitsubishi Colt Diesel box kuning bernomor polisi BA 9299 PB dan mobil L300 B 9668 FXS—terpantau bolak-balik mengisi biosolar. Kedua kendaraan ini diduga dikendalikan oleh oknum berinisial T dan A yang disebut-sebut mengatur seluruh jalur pengisian dari balik layar.

“Setiap hari, masing-masing dapat jatah dua ton. Semua lewat satu pintu,” ungkap seorang satpam SPBU yang enggan disebutkan namanya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya pengaturan terkoordinasi yang melibatkan lebih dari sekadar pengguna kendaraan.

Ironisnya, saat dikonfirmasi, Kepala Unit Bimbingan Operasi (KBO) Reskrim Polres Pariaman, Veri, membenarkan bahwa pihaknya telah mengetahui aktivitas tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada langkah hukum yang diambil. “Baru iya, belum ada tindakan,” jawabnya singkat.

Ketiadaan tindakan dari aparat penegak hukum menimbulkan kekecewaan mendalam di masyarakat. Banyak yang mempertanyakan, mengapa penyimpangan seperti ini tidak langsung ditindak, sementara pelanggaran kecil oleh masyarakat biasa justru cepat diproses secara hukum.

“Kalau rakyat kecil yang ambil satu jerigen saja langsung ditangkap. Tapi yang ambil dua ton tiap hari malah dibiarkan. Di mana keadilan?” ujar seorang warga Karan Aur, kesal.

Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan semangat subsidi yang diperuntukkan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Ketika BBM murah justru dinikmati oleh mafia dan oknum tak bertanggung jawab, rakyat kecil kembali jadi korban kebijakan yang gagal dijaga.

Warga mendesak aparat hukum untuk tidak berdiam diri. Penindakan harus adil dan transparan. Jika tidak, ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan semakin dalam.

**