DHARMASRAYA, Editor – Rehabilitasi jalan provinsi ruas Sikabau–Tanjung Simalidu, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mulai menunjukkan perkembangan. Dari total 10 titik pekerjaan, enam titik telah selesai diaspal, sedangkan empat titik lainnya sudah menyelesaikan lapisan dasar (base) dan dijadwalkan memasuki tahap pengaspalan pada 6 November 2026.
Namun, di balik perbaikan jalan tersebut, masyarakat Koto Baru menyampaikan aspirasi penting. Warga meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan pengaspalan dan bahu jalan, tetapi juga membangun drainase untuk mengatasi genangan air yang selama ini kerap membanjiri badan jalan hingga rumah penduduk.
Berdasarkan pantauan wartawan di lapangan, Selasa (3/11/2026), pekerjaan rehabilitasi mencakup pengaspalan badan jalan dan pembangunan bahu jalan menggunakan konstruksi beton pada sisi kiri dan kanan.
Pelaksana Lapangan CV Putra M Mandiri, Dasrice Juni Putra, menjelaskan bahwa pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai tahapan teknis.
"Dari 10 titik pekerjaan, enam titik sudah selesai diaspal. Sementara empat titik lainnya sudah tahap base dan direncanakan pengaspalan pada 6 November 2026," jelas Dasrice.
Untuk bahu jalan, pihak pelaksana menggunakan beton mutu FC 15 dengan ketebalan 15 sentimeter dan lebar satu meter. Sebelum pengecoran, dilakukan penyiapan timbunan material pilihan setebal 15 sentimeter yang kemudian dipadatkan sebagai lapisan dasar.
Sedangkan badan jalan menggunakan campuran aspal AC-WC dengan ketebalan enam sentimeter dalam satu lapis pengaspalan.
Rambu keselamatan menjadi perhatian
Selain progres pekerjaan, kondisi bahu jalan yang dinilai cukup curam dan keberadaan rambu keselamatan juga menjadi perhatian masyarakat.
Dasrice menyebutkan, pihaknya telah memasang rambu peringatan di sekitar lokasi pekerjaan. Namun, beberapa rambu dilaporkan hilang setelah dipasang.
"Rambu sebenarnya sudah kita pasang, tetapi ada saja yang iseng. Bahkan, rambu yang dipasang ada yang dibuang sampai ke kebun sawit. Nanti akan kita pasang kembali," ungkapnya.
Pemasangan rambu peringatan dan pengamanan lokasi pekerjaan harus menjadi perhatian serius. Apalagi, jalan tersebut tetap digunakan masyarakat selama proses konstruksi berlangsung.
Rambu yang memadai sangat diperlukan untuk mengantisipasi kecelakaan, khususnya pada malam hari dan ketika kondisi cuaca kurang bersahabat.
Warga Koto Baru minta drainase, air hujan kerap masuk rumah
Di tengah berlangsungnya rehabilitasi jalan, warga Koto Baru berharap pemerintah turut membangun saluran drainase.
Awe Asril, warga yang ditemui di Simpang Tiga Koto Baru, Selasa (3/11/2026), mengatakan persoalan genangan air sudah cukup mengganggu masyarakat.
"Kalau hujan, air tergenang di jalan, bahkan membanjiri rumah kami," tuturnya.
Menurutnya, pembangunan drainase sangat dibutuhkan agar air hujan memiliki jalur pembuangan yang jelas dan tidak meluap ke permukiman warga.
Aspirasi serupa disampaikan Sudirman. Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi jalan tersebut.
Namun, ia berharap pembangunan saluran air juga menjadi perhatian pemerintah.
"Air bisa mempercepat aspal rusak. Kalau ada saluran drainase, tentu air bisa dikendalikan dan tidak menggenangi aspal jalan," ujar Sudirman.
Permintaan warga tersebut patut menjadi perhatian dinas teknis. Sebab, ketahanan jalan tidak hanya ditentukan oleh kualitas aspal dan ketebalan konstruksi, tetapi juga sistem drainase yang mampu mengendalikan aliran air.
Genangan yang terjadi berulang dapat mempercepat kerusakan perkerasan jalan apabila air masuk ke dalam lapisan konstruksi. Bahkan, luapan air juga berpotensi mengganggu keselamatan pengendara dan aktivitas masyarakat.
UPTD Wilayah V benarkan pekerjaan masih berlangsung
Terpisah, Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat, H. Erizal, membenarkan bahwa pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut masih berlangsung.
Ia menjelaskan, bahu jalan menggunakan konstruksi beton mutu FC 15 dengan ketebalan 15 sentimeter.
Dengan demikian, pekerjaan tidak hanya mencakup pengaspalan badan jalan, tetapi juga pembangunan bahu beton untuk mendukung kelengkapan dan keselamatan infrastruktur jalan.
Sementara itu, terkait permintaan warga mengenai pembangunan drainase, perlu ada penjelasan lebih lanjut dari dinas terkait, apakah pekerjaan tersebut telah masuk dalam lingkup kontrak atau membutuhkan program penanganan tersendiri.
Anggaran Rp1,87 miliar harus sebanding dengan kualitas
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan tersebut merupakan rehabilitasi jalan provinsi ruas SP. Koto Baru–Junction (P.012), Kabupaten Dharmasraya, yang dilaksanakan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V.
Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar **Rp1.875.175.085 atau sekitar Rp1,87 miliar**, dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender.
Pekerjaan dilaksanakan CV Putra M Mandiri, sedangkan konsultan supervisi adalah PT Andalas Raya Consulindo.
Nomor kontrak yang tercantum pada papan proyek yakni 620/012/PBJ-TKD-P.012/UPTD-WIL.V/VIII/2026.
Dengan anggaran tersebut, pelaksanaan pekerjaan harus benar-benar memenuhi spesifikasi teknis, mutu konstruksi, dan ketentuan waktu yang telah disepakati.
Masyarakat berharap dinas terkait tidak hanya memastikan pengaspalan selesai, tetapi juga memperhatikan persoalan genangan air yang selama ini dikeluhkan warga Koto Baru.
Jalan mulus memang menjadi kebutuhan, tetapi drainase yang berfungsi baik juga tidak kalah penting.
Pemerintah diharapkan menghadirkan pembangunan yang menjawab persoalan masyarakat secara menyeluruh. Jangan sampai jalan selesai diperbaiki, tetapi persoalan genangan air tetap terjadi dan berpotensi merusak hasil pembangunan.
Pada akhirnya, kualitas pembangunan harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar selesainya pekerjaan fisik dan terserapnya anggaran negara.
**Afridon


0 Komentar