Pariaman — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Kota Pariaman kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya muncul sejumlah temuan kejanggalan pada proyek revitalisasi di beberapa sekolah, kini dugaan persoalan kualitas pekerjaan kembali ditemukan pada pembangunan pagar SMP IT Al-Furqon Sikapak.
Temuan tersebut menambah daftar catatan kritis terhadap proyek yang dibiayai pemerintah pusat melalui APBN 2026. Sebelumnya, dugaan kejanggalan fisik pekerjaan juga sempat mencuat pada revitalisasi SDN 02 Karan Aur dan SMP Negeri 9 Kota Pariaman.
Saat melakukan pemantauan di lokasi, Jumat (12/6/2026), tim media menemukan sejumlah bagian pagar yang tengah dibangun memperlihatkan indikasi kelemahan konstruksi. Pada beberapa kolom praktis, slof atas, dan slof bawah terlihat beton berongga dan berpori atau yang dikenal dalam dunia konstruksi
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai mutu pekerjaan. Sebab, beton yang berongga dapat memengaruhi kekuatan dan daya tahan struktur jika tidak segera dilakukan evaluasi teknis.
Tidak hanya itu, susunan begel pada beberapa titik juga terlihat kurang rapi dan tidak tertutup sempurna oleh beton. Ironisnya, saat pemantauan berlangsung, pekerjaan justru terhenti karena material semen disebut telah habis.
"Kami menunggu semen datang. Karena material habis, pekerjaan tidak bisa dilanjutkan," ujar salah seorang pekerja.
Ketika ditanya mengenai kondisi beton yang tampak berongga, pekerja mengaku pekerjaan tersebut merupakan hasil pekerjaan tukang sebelumnya.
"Itu dikerjakan tukang sebelumnya. Kami hanya melanjutkan pekerjaan yang sudah ada," kata pekerja lainnya.
Seorang praktisi konstruksi yang dimintai tanggapan menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele.
"Jika benar terjadi honeycomb atau beton berongga, harus dilakukan pemeriksaan teknis. Mutu beton merupakan faktor utama yang menentukan kekuatan struktur. Jangan sampai pekerjaan dilanjutkan tanpa evaluasi," ujarnya.
Selain dugaan persoalan mutu bangunan, tim media juga tidak menemukan papan informasi proyek di lokasi. Padahal papan proyek merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi publik yang memuat sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana, hingga jadwal pekerjaan.
Yang lebih mengundang perhatian, di lokasi pekerjaan juga tidak terlihat keberadaan pengawas, perencana maupun fasilitator yang bertugas mengendalikan mutu pekerjaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan pada proyek revitalisasi sekolah yang dilaksanakan secara swakelola.
Kepala SMP IT Al-Furqon, Miftahul Khairiyah, S.Pd, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa persoalan teknis campuran beton bukan menjadi kewenangannya.
"Terkait campuran semen dan pengadukan yang memahami itu tukang, pengawas, dan fasilitator. Nanti akan kami sampaikan kepada pengawas dan perencana agar kualitas pekerjaan sesuai dengan yang seharusnya," katanya.
Ia mengaku tidak memiliki pengetahuan teknis mengenai standar pekerjaan konstruksi.
"Kalau masalah teknis pengadukan dan kualitas beton saya kurang memahami. Yang mengetahui tentu tukang, pengawas, dan perencana," ujarnya.
Miftahul menjelaskan, revitalisasi di sekolahnya meliputi pembangunan laboratorium, pembangunan pagar, drainase, serta rehabilitasi ruang administrasi. Ia juga mengakui bahwa pengawas, perencana, dan fasilitator tidak selalu hadir setiap hari di lokasi pekerjaan.
Sementara terkait tidak adanya papan proyek, ia menjelaskan bahwa papan informasi tersebut sebelumnya dipasang namun dilepas sementara karena pekerjaan pagar sedang berlangsung.
"Plangnya ada. Kemarin dilepas sementara karena pekerjaan pagar. Nanti akan dipasang kembali," katanya.
Munculnya temuan serupa di beberapa sekolah memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas hasil akhir program revitalisasi yang menghabiskan dana negara dalam jumlah besar tersebut.
Tokoh pendidikan Kota Pariaman, Syafrizal, menegaskan bahwa proyek revitalisasi sekolah tidak boleh dikelola secara asal-asalan karena menyangkut keselamatan peserta didik.
"Negara mengalokasikan anggaran besar agar sekolah memiliki fasilitas yang aman dan berkualitas. Jika ditemukan dugaan penyimpangan yang berpotensi memengaruhi mutu bangunan, wajib dilakukan pemeriksaan dan perbaikan," tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua organisasi kepemudaan setempat, Rudi Saputra, meminta pemerintah tidak menunggu proyek selesai untuk melakukan evaluasi.
"Justru ketika pekerjaan masih berjalan, pengawasan harus diperketat. Jangan sampai setelah bangunan selesai baru diketahui kualitasnya bermasalah. Pencegahan jauh lebih baik daripada memperbaiki kerusakan setelah proyek diserahterimakan," ujarnya.
Berulangnya temuan dugaan kejanggalan pada sejumlah proyek revitalisasi sekolah di Kota Pariaman kini menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proyek yang sedang berjalan, agar anggaran negara yang digelontorkan benar-benar menghasilkan bangunan yang aman, berkualitas, dan sesuai spesifikasi.
Jika dugaan cacat konstruksi dan lemahnya pengawasan terus berulang, maka evaluasi terhadap sistem swakelola beserta kinerja pengawas, perencana, dan fasilitator menjadi hal yang tak bisa lagi ditunda.
**Afridon
0 Komentar