PADANG,Editor— Proyek Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Paket 1 di kawasan Palarik, belakang RS Siti Rahmah, kembali memantik sorotan publik. Pekerjaan bernilai Rp1,02 miliar yang dibiayai APBD Kota Padang 2025 dan dikerjakan oleh CV Manggis Jasa Konstruksi ini diduga kuat dikerjakan asal-asalan dan gagal memenuhi standar teknis konstruksi.
Temuan Lapangan: Beton Keropos, Plesteran Bergelombang, Besi Tulangan Terliha
Pantauan investigatif Beritaeditorial.com menunjukkan kondisi fisik proyek jauh dari kata layak.
• Plesteran saluran tampak bergelombang dan tidak rata.
• Plat duiker dipenuhi lubang-lubang keropos bak “kipang” dan menunjukkan indikasi mutu beton sangat rendah.
• Sejumlah titik bahkan memperlihatkan tulangan besi muncul di permukaan, sebuah cacat mutu yang seharusnya menjadi alasan penolakan pekerjaan.
• Ketebalan plat duiker berbeda-beda, mengindikasikan ketidaksesuaian dengan gambar kerja (shop drawing) serta dugaan pengurangan volume.
Kondisi ini mempertegas indikasi pelaksanaan pekerjaan tidak mengikuti spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam kontrak, yang dapat berakibat pada kerusakan dini, kegagalan struktur, dan pemborosan anggaran daerah.
Pengawasan Dipertanyakan: Konsultan dan Dinas PUPR Diduga Lalai
Proyek yang dikawal oleh konsultan pengawas CV Roda Padati Konsultan serta berada di bawah tanggung jawab Dinas PUPR Kota Padang tersebut kini turut dipertanyakan efektivitas pengawasannya.
Apakah pengawasan hanya formalitas administrasi ?
Atau ada pembiaran terhadap dugaan cacat mutu yang sangat kasat mata?
Dalam standar proyek pemerintah, kondisi beton keropos dan tulangan terlihat wajib ditolak—bukan justru dibiarkan berlanjut hingga tahap finishing.
Status PHO Juga Misterius
Hingga kini belum ada kejelasan mengenai apakah proyek ini telah dilakukan Provisional Hand Over (PHO).
• Bila sudah PHO, maka kredibilitas tim pemeriksa layak dipertanyakan.
• Bila belum PHO, mengapa pekerjaan dengan kondisi buruk ini tetap dibiarkan tanpa perbaikan?
Di sisi lain, informasi yang beredar di kalangan internal menambahkan dugaan bahwa proyek ini melewati tahun anggaran, serta kontroversi terkait legalitas asal-usul material batu yang digunakan.
PPK Ikhsanul Rizki Bungkam
Upaya menghubungi Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Padang, Ikhsanul Rizki, yang diduga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini, tidak mendapat respons.
Sikap diam ini justru semakin memicu kecurigaan publik bahwa ada persoalan serius yang tengah ditutup-tutupi.
Ancaman bagi Warga dan Keuangan Daerah
Drainase adalah infrastruktur vital bagi keselamatan lingkungan dan pengendalian banjir. Jika sejak awal pembangunannya sudah bermasalah, warga Kota Padang berpotensi menanggung risiko kerusakan dini hingga kerugian anggaran miliaran rupiah.
Publik Minta Aparat Turun Tangan
Melihat berbagai temuan dan kejanggalan, masyarakat mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek ini, mulai dari pelaksanaan, pengawasan, hingga potensi praktik koruptif dalam pengadaan material dan kontrol mutu pekerjaan.
Proyek publik harus transparan, bukan malah menyimpan banyak tanda tanya.
** tim


0 Komentar