 |
Padang.Editor — Program ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak positif di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Disbuntanhor) terus memperkuat sektor pertanian dengan pembangunan infrastruktur vital seperti Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jalan Usaha Tani (JUT).
 |
Kepala Disbuntanhor Sumbar, Ir. Afniwirman, melalui Kepala UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian (BMSPP), Syofrinaldi, menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan pangan dan meningkatkan produksi di tingkat petani.
“Tidak mungkin petani membangun infrastruktur besar sendiri. Pemerintah hadir untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana pertanian agar produksi meningkat,” ujar Syofrinaldi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 8 Januari 2026 di kantor UPTD BMSPP, Jl. Raya Padang–Indarung KM 8, Bandar Buat, Padang.
Irigasi Tersier Terus Dibangun, Baru 20 Persen Permanen
 |
| Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jalan Usaha Tani (JUT). |
Syofrinaldi memaparkan bahwa sejak 2021, hampir 90 ribu hektare lahan sawah di Sumbar telah terhubung dengan jaringan irigasi tersier. Namun irigasi permanen baru mencapai sekitar 20 persen, sementara sisanya masih swadaya masyarakat.
“Kebutuhan air terus meningkat. Pemerintah melalui APBD dan APBN membantu pembangunan irigasi tersier permanen agar produktivitas sawah bisa maksimal,” jelasnya.
Meski prinsip pemeliharaan irigasi tersier berada pada masyarakat, pemerintah tetap memberikan dukungan teknis dan pembiayaan untuk lokasi-lokasi prioritas.
148 Paket JUT dan 180 Lokasi JITUT Dibangun pada 2025
Pembangunan infrastruktur pertanian di Sumbar pada 2025 berjalan masif:
148 paket Jalan Usaha Tani (JUT) dibangun di kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
180 lokasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dituntaskan.
Anggaran JUT mencapai Rp33 miliar, sedangkan JITUT sekitar Rp29 miliar.
Beberapa daerah juga mendapat pembangunan jalan perikanan, jalan perkebunan, serta jalan lingkungan, seperti di Kabupaten Pasaman.Program tersebut mempermudah akses petani menuju lahan, menekan biaya angkut, dan memperlancar jalur distribusi hasil panen.
Jalan Usaha Tani Masih Kurang, Prioritas untuk Lahan Terpencil
Jalan Usaha Tani menjadi kebutuhan yang terus mendesak, terutama di daerah hamparan luas seperti Solok, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman.
“JUT kami prioritaskan untuk lahan yang jarak aksesnya lebih dari 300 meter dari jalan utama. Minimal bisa dilewati kendaraan roda tiga untuk angkut alsintan dan panen,” kata Syofrinaldi.
Saat ini, JUT permanen yang ada masih di bawah 20 persen dari total kebutuhan.
Bottom-Up dari Kelompok Tani, Pemeliharaan Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Syofrinaldi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian di Sumbar berbasis usulan langsung kelompok tani (bottom-up). Setelah dibangun, pemeliharaan awal hanya dilakukan pemerintah selama 180 hari..
“Selanjutnya menjadi tanggung jawab kelompok tani. Umur rencana infrastruktur minimal lima tahun, bahkan bisa lebih lama jika dirawat baik,” jelasnya.
Menurutnya, sekitar 90 persen infrastruktur pertanian di Sumbar masih terpelihara baik karena petani memiliki rasa tanggung jawab tinggi.
“Budaya gotong royong harus terus dijaga. Lihat di Bali, irigasi bersih tanpa rumput karena kerja sama kelompok yang rutin. Ini contoh bagus yang ingin kita dorong di Sumbar,” tutup Syofrinaldi.
Manfaat Nyata Program JUT & JITUT
Program ini membawa dampak langsung bagi petani Sumbar:
Akses jalan menuju sawah semakin mudah
Memudahkan transportasi alsintan, pupuk, dan hasil panen.
Irigasi lebih optimal
Debit air terkendali, produksi lebih stabil, risiko gagal panen menurun.
Mendukung ketahanan pangan nasional
Produktivitas meningkat, kontribusi Sumbar terhadap pangan nasional semakin kuat.
Percepatan pembangunan pedesaan
Infrastruktur pertanian menghidupkan ekonomi lokal dan memperkuat konektivitas.
**.Afridon
0 Komentar