 |
Padang.Editor— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersepakat menyusun langkah strategis untuk menuntaskan tiga persoalan besar yang kini mencuat di daerah: maraknya tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda harus bergerak cepat menyiapkan langkah nyata dan terukur.
“Semua harus bergerak. Kita susun langkah-langkahnya dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” tegas Mahyeldi dalam FGD Forkopimda bertema Mengantisipasi Illegal Mining, Illegal Fishing, dan Kelangkaan BBM di Sumatera Barat yang digelar di Istana Gubernur, Jumat (24/10/2025).
Mahyeldi menekankan dua kunci utama dalam penanganan masalah tersebut, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas.
“Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum harus berjalan seiring. Jangan hanya menghukum, tapi juga memberi solusi agar warga tidak lagi tergoda melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Dalam pembahasan, Mahyeldi menyoroti praktik illegal fishing yang masih terjadi di perairan Sumbar dengan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Pemprov, kata dia, terus mendorong nelayan beralih ke teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan melalui program edukasi dan bantuan alat tangkap.
“Kalau nelayan didukung alat tangkap yang layak dan hasilnya bagus, mereka pasti memilih cara yang benar. Ini yang sedang kita upayakan,” tambahnya.
Terkait kelangkaan BBM, Mahyeldi mengungkapkan konsumsi BBM di Sumbar termasuk tertinggi secara nasional. Meski pemerintah pusat sudah menambah kuota 70 ribu kiloliter, pengawasan tetap menjadi kunci agar distribusi tidak disalahgunakan.
“Pengawasan harus diperketat. Kalau penyaluran tepat sasaran, pasokan akan cukup hingga akhir tahun,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh SPBU menegakkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 125 liter per kendaraan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Sumbar.
“Kalau aturan ini dijalankan dengan disiplin, kelangkaan bisa ditekan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menilai perlunya rencana strategis jangka panjang yang tidak hanya sebatas pembahasan forum, tetapi benar-benar diimplementasikan di lapangan.
Dukungan juga datang dari Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, yang menegaskan kesiapan TNI membantu langkah Pemprov Sumbar.
“TNI siap mendukung sepenuhnya. Alam Sumatera Barat ini indah dan subur, jangan sampai dirusak oleh aktivitas ilegal,” tegasnya.
Langkah bersama antara Pemprov, Forkopimda, dan seluruh elemen penegak hukum diharapkan menjadi titik awal pemberantasan praktik tambang ilegal, illegal fishing, dan penyalahgunaan BBM bersubsidi secara menyeluruh di Sumatera Barat.
**Afridon
0 Komentar