Padang Pariaman Editor– Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRD Padang Pariaman, Jumat 29 Agustus 2025
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, menegaskan bahwa seluruh masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi penting untuk penyempurnaan postur anggaran. Pemerintah, katanya, berkomitmen mengelola APBD secara transparan, akuntabel, efisien, dan berpihak kepada rakyat.
“Masukan dari DPRD merupakan bahan evaluasi bersama. Pemerintah memastikan arah kebijakan tetap fokus pada kepentingan masyarakat,” ujar Rahmat.
Dalam kesempatan itu, Rahmat juga menyampaikan apresiasi kepada delapan fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum, yakni:
Fraksi PAN: Optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat dan pengelolaan anggaran akuntabel.
Fraksi Gerindra: Efisiensi belanja dengan memprioritaskan program berdampak langsung bagi masyarakat.
Fraksi PKB: Transparansi APBD serta komitmen memperjuangkan status pegawai R4.
Fraksi NasDem: Kenaikan belanja modal diarahkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Fraksi Golkar: Penyesuaian target PAD, perbaikan infrastruktur, serta penataan aset hibah daerah.
Fraksi Demokrat: Penyesuaian belanja infrastruktur akibat kebijakan pusat dengan penyisiran pos belanja bersama DPRD.
Fraksi PKS: Selektivitas prioritas belanja, pengembangan PDAM, serta perhatian pada jalan dan pendidikan di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.
Fraksi PPP: Penguatan program pro-rakyat di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, serta pendataan kemiskinan agar bantuan tepat sasaran.
Menutup penyampaiannya, Rahmat Hidayat berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik demi kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman.
** Afridon
0 Komentar