Zulkifli K Soroti Infrastruktur: Fraksi Gerindra Tekankan Akselerasi Pembangunan dalam Pembahasan 5 Ranperda Padang Pariaman

 

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Padang Pariaman  juru bicara Fraksi Gerindra, Zulkifli K, 

Padang Pariaman,  Editor — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Padang Pariaman menaruh perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur saat menyampaikan pandangan umum terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Daerah untuk tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara Fraksi Gerindra, Zulkifli K, dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin  30 Juni 2025

Kelima Ranperda yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029

2. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

3. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

4. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

5. Penetapan Mars Padang Pariaman

Dalam penyampaiannya, Zulkifli menegaskan bahwa Ranperda RPJMD harus menjawab persoalan konkret yang dirasakan masyarakat di lapangan, mulai dari pemerataan ekonomi, peningkatan sosial, hingga pelestarian lingkungan.

“RPJMD jangan hanya jadi dokumen formal, tapi harus bisa menjadi panduan nyata yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” ujar Zulkifli di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Empat Titik Kritis Infrastruktur Jadi Sorotan

Fraksi Gerindra secara khusus menyoroti sejumlah titik infrastruktur di Nagari Lurah Ampalu dan sekitarnya yang menurut mereka membutuhkan percepatan penanganan, yaitu:

1. Rehabilitasi jalan cor rusak parah di Korong Kampuang Surau menuju Nagari Lareh Nan Panjang Barat.

2. Perbaikan jalan penghubung dari batas kota Cubadak Mentawai hingga Lareh Nan Panjang Barat.

3. Pembukaan jalan usaha tani dan lintas korong di Kampuang Surau untuk mendukung produktivitas pertanian.

4. Perbaikan irigasi dan drainase di Korong Kampani, Korong Simpang, dan Korong Sikilir, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, guna mengatasi banjir dan memperkuat ketahanan pangan.

“Kami mendesak agar pembangunan infrastruktur ini dipercepat. Ini menyangkut kebutuhan langsung masyarakat,” tegas Zulkifli.

Dorongan Transformasi Digital Pemerintahan

Terkait Ranperda SPBE, Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam sistem pemerintahan. Bagi Gerindra, pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien menjadi keharusan di era modern.

Fraksi menekankan bahwa implementasi SPBE harus disertai peningkatan kapasitas SDM aparatur serta penguatan infrastruktur teknologi informasi.

Catatan Kritis untuk Pemerintah Daerah

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra juga menyampaikan tiga catatan penting:

• Setiap Ranperda yang disahkan perlu disertai monitoring dan evaluasi berkala

• Hubungan harmonis eksekutif dan legislatif harus dijaga demi pembangunan yang berkelanjutan

• Ranperda harus bisa direvisi secara adaptif jika di tengah jalan terbukti tidak efektif atau tidak relevan dengan kondisi terbaru.

Dengan penyampaian pandangan ini, Fraksi Gerindra berharap lima Ranperda tersebut dapat dijadikan pijakan strategis untuk kemajuan Kabupaten Padang Pariaman secara menyeluruh, khususnya dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

 ** Afridon