Jumpa Presiden Majelis Umum PBB, Puan Maharani Bicara Tentang Hal Ini

Puan Maharani meminta pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin pada Rancangan APBN 2023.

 Jakarta, Editor  -  Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Abdulla Shahid. Pertemuan ini membahas sejumlah isu global, termasuk tentang perlindungan terhadap perempuan.

Di awal pertemuan, Puan mengucapkan selamat datang kepada Abdulla Shahid ke Indonesia yang ditunjuk sebagai tuan rumah Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana ke-7.

“Hal ini menunjukkan komitmen tinggi Yang Mulia terhadap isu pengurangan risiko bencana. Saya mendukung kepemimpinan bapak Abdulla Shahid pada Sidang Majelis Umum PBB yang membawa visi Presidency of Hope, yang ingin membawa harapan dan optimisme dunia keluar dari krisis,” kata Puan di sela-sela acara The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Kamis 26 Mai 2022

Puan menyampaikan harapannya agar Sidang Majelis Umum PBB di bawah kepemimpinan Abdulla Shahid dapat menjawab berbagai tantangan dunia yang sedang menghadapi krisis multidimensi. Puan merinci, mulai dari krisis terkait pandemi Covid-19, ekonomi dan inflasi, perubahan iklim, pangan, energi, dan ketegangan geopolitik. “Saya berpandangan bahwa krisis global saat ini memerlukan respons global. Kita harus meningkatkan komitmen akan kerjasama internasional, multilateralisme untuk membangun respons global,” tuturnya.

Puan lantas menyinggung mengenai parlemen yang memiliki peran penting untuk memberi dukungan politik bagi kebijakan luar negeri dan berbagai kesepakatan internasional. Dukungan politik di dalam negeri itu, disebutnya, akan memperkuat legitimasi bagi komitmen internasional. “Parlemen juga berperan dalam implementasi kesepakatan internasional di dalam negeri melalui ratifikasi dan dukungan konstituen pada berbagai kesepakatan internasional,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Ditambahkannya, DPR RI sendiri berkomitmen untuk berperan aktif dalam merespons berbagai tantangan global. Di tingkat multilateral, DPR RI berkontribusi pada pembahasan di Inter-Parliamentary Union (IPU) di mana Puan terlibat aktif dalam beberapa agenda, termasuk menjadi Presiden Majelis IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada Maret lalu. “Pertemuan telah mengadopsi Deklarasi Nusa Dua tentang komitmen parlemen untuk memajukan penanganan perubahan iklim. Termasuk di dalamnya pengurangan risiko bencana yang disebabkan perubahan iklim,” jelasnya.

Menurut Puan, perspektif parlemen dalam menjawab berbagai tantangan global sangat diperlukan. Apalagi saat ini dunia selalu dilanda berbagai krisis sehingga perlu dilakukan pendekatan baru untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan di dunia. “Parlemen merupakan representasi rakyat yang secara langsung terdampak oleh berbagai isu global. Dalam hal ini, perlu keterlibatan parlemen dan juga IPU yang lebih besar dalam pembahasan berbagai isu global di PBB dan specialized agencies-nya,” terang Puan.

“Suara parlemen harus lebih didengarkan pada forum-forum internasional. Hal ini bisa dilakukan dengan mengundang para Speakers Parlemen pada Sidang Majelis Umum PBB bulan September setiap tahunnya atau pada event-event besar PBB lainnya,” lanjut mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu. Puan menegaskan, sinergi lebih besar antara PBB dengan parlemen akan meningkatkan dukungan politik, membantu implementasi, dan mendiseminasi berbagai program PBB.

**