 |
| Penghargaan diterima langsung Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly, S.AP., M.M. |
Nagari di Hotel Mercure Padang, Jumat malam, 25 September 2026.
Dua penghargaan tersebut yakni Terbaik 1 Kabupaten Teraktif dalam Pengembangan Digitalisasi Daerah Tahun 2026 dan Terbaik 2 Optimalisasi Dana Pemerintah Daerah pada CASA Bank Nagari Tahun 2026.
Penghargaan diterima langsung Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly, S.AP., M.M.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Padang Pariaman mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih digital, terintegrasi dan mudah dipantau.
Kegiatan ETPD Partnership Gathering 2026 mempertemukan pemerintah daerah, pemerintah pusat, Bank Indonesia, perbankan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat implementasi transaksi digital daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pada sektor pajak dan retribusi.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengapresiasi kinerja BPKD dan tim yang terus melakukan pembenahan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Selamat atas upaya-upaya BPKD Padang Pariaman bersama tim kerja di BPKD yang terus melakukan perbaikan-perbaikan di tengah keterbatasan fiskal daerah saat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras tim BPKD dalam membangun digitalisasi. Digitalisasi adalah program unggulan kita dan ini harus ditingkatkan terus,” ujar John Kenedy Azis.
Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pengembangan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital mulai menunjukkan hasil.
Sementara itu, Kepala BPKD Padang Pariaman M. Fadhly mengatakan transformasi digital telah dilakukan secara bertahap, dari transaksi tunai menuju non-tunai dan kemudian berkembang ke sistem pembayaran digital yang semakin terintegrasi.
“Sejak bulan Januari tahun 2026, kita terus melakukan dan mengembangkan inovasi layanan yang mengurangi tatap muka. Oleh sebab itu, layanan digital adalah solusi yang paling tepat untuk diterapkan,” jelas M. Fadhly.
Berbagai inovasi dikembangkan BPKD, antara lain PARIS VAN QRIS, e-PAD, LAMAN BPKD, PAMER, SIMOLI hingga GASPOL PBB.
Pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), penggunaan QRIS dan Virtual Account (VA) terus diperluas. Sekitar 600 kolektor PBB disebut telah menggunakan pembayaran PBB melalui QRIS.
Digitalisasi juga dikembangkan melalui e-PAD, yang mencakup pengelolaan data pendapatan, pencatatan hingga monitoring. Sistem tersebut diarahkan untuk membuat pengelolaan pendapatan daerah lebih terukur dan terintegrasi.
M. Fadhly menegaskan, dua penghargaan tersebut bukan akhir dari proses digitalisasi. Masih terdapat sejumlah sistem dan layanan yang perlu diperbaiki serta diintegrasikan.
“Masih ada proses yang harus kita perbaiki. Masih ada sistem yang harus kita integrasikan. Masih ada layanan yang perlu kita sederhanakan dan masih ada masyarakat yang harus terus kita dekatkan dengan layanan digital,” katanya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi maupun kanal pembayaran.
“Ukurannya adalah ketika teknologi benar-benar mampu membuat pemerintah bekerja lebih baik dan masyarakat merasakan layanan yang lebih mudah,” tegasnya.
Pemkab Padang Pariaman selanjutnya menargetkan pengembangan ekosistem transaksi digital terus diperluas, termasuk penggunaan pembayaran non-tunai, peningkatan kualitas data dan monitoring, serta penguatan tata kelola keuangan daerah.
Dengan dua penghargaan tersebut, proses digitalisasi pengelolaan keuangan Padang Pariaman kini mendapat apresiasi dalam forum ETPD Partnership Gathering 2026, sekaligus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
**Afridon
0 Komentar