 |
| Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, mengingatkan bahwa Pilwana adalah ruang menentukan pemimpin, |
PADANG PARIAMAN.Editor — Tahun 2026 akan menjadi momentum besar bagi demokrasi di Padang Pariaman. Pemerintah daerah menegaskan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) digelar serentak di seluruh nagari, menjadikannya pesta demokrasi yang bukan hanya memilih pemimpin, tetapi juga menguji soliditas nilai badunsanak di tengah perbedaan pilihan politik.
Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, mengingatkan bahwa Pilwana adalah ruang menentukan pemimpin, namun tidak boleh membawa perpecahan di tengah masyarakat yang memiliki ikatan adat dan kekerabatan kuat.
“Perbedaan pilihan itu wajar. Yang tidak boleh adalah putusnya hubungan antar-sesama. Pilwana harus berjalan dewasa dan beradab,” tegas Aprinaldi usai menutup Safari Ramadan di Masjid Nurul Ikhlas, Kecamatan V Koto Timur, senin (2 /3 /2026).
Nagari: Ruang Sosial yang Sensitif Politik
Aprinaldi menilai nagari bukan sekadar unit administratif, melainkan ruang sosial dengan hubungan kekerabatan yang dekat. Karena itu, tensi Pilwana kerap memengaruhi hubungan keluarga, aktivitas di surau, hingga obrolan di lapau.
“Kita ingin kompetisi sehat, bukan pertikaian yang turun ke ranah keluarga dan suku,” ujarnya.
Seruan Kedewasaan Politik
Ia meminta masyarakat menjaga kedewasaan politik serta menghormati perbedaan pilihan. Tokoh masyarakat—ninik mamak, ulama, dan cadiak pandai—diminta berperan aktif sebagai peneduh pascakontestasi.
“Kemenangan tidak boleh sombong, kekalahan jangan membuat retak. Yang utama adalah persaudaraan,” kata Aprinaldi.
Filosofi Minangkabau sebagai Penuntun
Prinsip duduak samo randah, tagak samo tinggi disebut Aprinaldi sebagai landasan menghadapi Pilwana. Demokrasi modern harus tetap berjalan seiring dengan tradisi musyawarah yang mengutamakan persatuan.
Tahapan Pilwana 2026
23 Februari–3 Maret: Pengumuman pendaftaran calon
4–12 Maret: Pendaftaran kandidat
27 Juni 2026: Pemungutan dan penghitungan suara
Cermin Peradaban Nagari
Bagi Aprinaldi, Pilwana serentak bukan sekadar kontestasi politik, tetapi refleksi peradaban nagari. Jika berlangsung damai, nagari tidak hanya mendapatkan pemimpin baru, tetapi juga memperkuat solidaritas sebagai modal sosial pembangunan.
“Perbedaan pilihan harus tetap berujung pada perdamaian. Itulah jati diri masyarakat nagari,” tutupnya
**Afridon
0 Komentar