Padang Edotor,— Sikap Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, kembali menjadi sorotan publik. Ia dinilai tertutup terhadap media setelah menolak memberikan keterangan terkait kegiatan pascabencana serta program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan.
Peristiwa itu terjadi di Kantor BPBPK Sumbar, Rabu (24/12/2025 ) sesaat setelah Maria turun dari mobil dinasnya. Ketika sejumlah wartawan mencoba meminta keterangan, Maria justru mengarahkan mereka ke bagian Humas dan PPID.
“Dengan Ria saja, itu sudah pas,” ujar Maria singkat, lalu berlalu menuju ruang kerjanya di lantai atas.
Namun, upaya konfirmasi tidak berjalan mulus. Ria, staf Humas dan PPID BPBPK Sumbar, menyatakan bahwa pertanyaan wartawan terkait kinerja pascabencana seharusnya dijawab langsung oleh pimpinan balai.
“Kalau pertanyaannya soal itu, memang harus dengan Kepala Balai. Abang hubungi langsung saja beliau,” katanya. Ria kemudian meminta izin karena harus mengikuti agenda rapat untuk keperluan dokumentasi.
Sikap saling lempar tersebut memantik kritik keras dari Kepala Bidang Investigasi Lembaga MT-AB (Masyarakat Transparansi Anak Bangsa) Sumatera Barat, Sutarman, SE. Ia menilai perilaku itu menunjukkan rendahnya komitmen keterbukaan pejabat publik terhadap hak masyarakat memperoleh informasi.
“Pejabat publik wajib patuh pada undang-undang dan terbuka kepada publik. Wartawan adalah perpanjangan tangan masyarakat. Ini contoh sikap arogan dan alergi terhadap media,” tegas Sutarman.
Menurutnya, ketertutupan seperti itu dapat menghambat transparansi, apalagi di saat Sumbar tengah menghadapi dampak bencana hidrometeorologi dan membutuhkan kejelasan terkait program penanganan pemerintah.
Sutarman juga mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat di daerah yang dinilai tidak kooperatif.
“Pemerintah pusat membutuhkan pejabat yang mampu bekerja, komunikatif, dan merangkul semua pihak. Jika alergi terhadap wartawan, sebaiknya tidak dipertahankan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sikap tertutup pejabat publik hanya akan membuka ruang spekulasi dan menimbulkan pemberitaan negatif terhadap institusi yang dipimpinnya.
**tim
0 Komentar