 |
Penggalangan dana itu bermula dari seruan resmi pemerintah nagari yang beredar di grup masyarakat dan perantau. Dalam imbauan tersebut disebutkan bahwa beberapa rumah warga di sekitar MTI Gurun terdampak banjir bandang, di antaranya milik Tek Pida, Tek Rosna, dan Elin. Pemerintah nagari pun mengajak masyarakat dan perantau untuk menyalurkan bantuan berupa selimut, sembako, perlengkapan rumah tangga, dan uang tunai.
Dari laporan yang diterima media ini, total dana yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp16.850.000, dengan para donatur berasal dari warga lokal hingga perantau. Dana itu seluruhnya disalurkan melalui rekening BRI 5421-0102-4168-532 atas nama Elmas Dafri.
Namun, dalam laporan yang disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, disebutkan bahwa dana yang tersalurkan hanya Rp13 juta. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp3,85 juta yang belum dijelaskan secara rinci.
“Jumlah uang masuk jelas dan semuanya tercatat. Tapi laporan ke inspektorat tidak sesuai. Ini harus dijelaskan secara terbuka,” tegas Pito Sutan, perantau Nagari Gurun yang turut berdonasi.
Menurutnya, ketidaksesuaian laporan ini berpotensi menjadi temuan serius bila dilakukan audit oleh aparat penegak hukum. Ia juga menyoroti tidak adanya bukti pembelian atau kwitansi penggunaan dana yang diklaim telah disalurkan sebesar Rp13 juta.
Masalah tidak berhenti di situ. Desmorita, bendahara masjid setempat, melaporkan bahwa masih ada Rp3 juta dana kas masjid yang belum diserahkan sepenuhnya dan masih berada di tangan wali nagari. Ketika dikonfirmasi, Elmas Dafri disebut beralasan bahwa dana tersebut telah digunakan untuk membayar garin masjid, namun ia tidak menjelaskan secara pasti kepada siapa uang itu diberikan, karena terdapat tiga garin yang bertugas saat itu.
Sementara itu, Irdam Dt. Rajo Tan Bungsu mengaku kecewa karena tidak mendapat penjelasan saat diminta menandatangani perubahan spesimen di Bank Nagari.
“Saya hanya diberi selembar kertas, tanpa tahu berapa saldo kas masjid dan rekening aktifnya. Semuanya samar,” ujarnya.
Keresahan warga semakin memuncak setelah muncul kabar adanya dugaan intimidasi terhadap salah satu pemuda Parik Paga, yang sebelumnya meminta kejaksaan untuk menelusuri aliran dana masjid, bantuan galodo, dana BUMNag, hingga proyek fisik nagari.
“Kalau pengelolaannya bersih, buka saja laporannya ke publik. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hancur karena ulah segelintir orang,” ujar salah satu warga di grup perantau Nagari Gurun.
Warga kini mendesak Bupati Tanah Datar, Inspektorat Daerah, dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana bantuan, kas masjid, dan keuangan nagari.
Langkah itu dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa setiap rupiah sumbangan benar-benar sampai kepada warga terdampak bencana.
**tim
.
0 Komentar