 |
| Polemik pembangunan Kawasan Tarok kembali mencuat. Meski aksi demonstrasi sempat terhenti, Aliansi Masyarakat Padangpariaman |
PADANG PARIAMAN.Editor — Polemik pembangunan Kawasan Tarok kembali mencuat. Meski aksi demonstrasi sempat terhenti, Aliansi Masyarakat Padangpariaman Menggugat memastikan perjuangan menolak proyek tersebut tetap berlanjut.
“Aliansi tetap bertahan bahwa tidak ada pembangunan di Tarok. Kalau pun dipaksakan, lihat saja akibatnya,” tegas Presidium Aliansi, Harmen dan Akmal Usman, Kamis (30/10).
Menurut mereka, kawasan Tarok dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan lahan perkebunan dan daerah resapan air. Pembangunan yang dipaksakan akan memicu potensi banjir besar hingga ke wilayah Sicincin.
“Ini kawasan resapan. Jika dipaksakan, daerah di bawah bisa habis disapu banjir,” ujar aktivis Imappar itu.
Aliansi juga mendesak DPRD Padangpariaman segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk menuntaskan persoalan Tarok dan mengurai masalah di tubuh PDAM setempat.
“Kami mendesak DPRD bentuk pansus PDAM. Banyak pelanggaran yang terjadi, termasuk penunjukan pengendali PDAM yang diduga tak sesuai Permendagri,” ungkap Harmen.
Ia menilai kondisi pemerintahan di Padangpariaman semakin memburuk. DPRD diminta bertindak cepat dan tegas mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
“Tarok hanyalah salah satu masalah. IKK Parit Malintang juga bermasalah, PDAM penuh persoalan, dan banyak jabatan kosong di dinas. Ini harus segera disikapi sebelum tahun anggaran berakhir,” tambahnya.
Aliansi menegaskan, meski situasi tampak tenang, penolakan pembangunan di kawasan Tarok belum berakhir. Mereka mengingatkan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.
**Afridon
0 Komentar