Padang Pariaman, Editor – Suasana Gedung DPRD Padang Pariaman mendadak riuh, Selasa 16 Juli 2025, saat puluhan tenaga honorer berstatus R4 mendatangi para wakil rakyat. Mereka datang bukan untuk berdemo dengan spanduk dan teriakan, melainkan membawa keresahan yang telah lama terpendam: nasib mereka sebagai abdi negara tanpa kejelasan masa depan.
Datang dari berbagai profesi – guru, tenaga kesehatan, hingga operator sekolah – para honorer ini telah bertahun-tahun menjalankan tugas di instansi pemerintahan. Namun hingga kini, kepastian apakah mereka akan diangkat menjadi ASN atau setidaknya PPPK masih jauh dari harapan.
“Kami sudah lama mengabdi, tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Padahal hidup terus berjalan, kebutuhan terus bertambah. Kami hanya ingin kejelasan,” ujar Fajrianto Kardian, guru honorer yang mewakili rekan-rekannya dengan suara getir.
Pertemuan tertutup pun digelar antara perwakilan honorer dengan anggota DPRD Padang Pariaman. Di balik pintu itu, harapan disuarakan, keadilan dituntut. Mereka meminta DPRD sebagai wakil rakyat ikut mendesak pemerintah daerah dan pusat agar memberikan solusi konkret terhadap status R4 yang mereka sandang.
Sebagai informasi, R4 adalah klasifikasi bagi tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam skema prioritas pengangkatan ASN maupun PPPK. Status ini membuat para honorer seperti berada di ruang tunggu tanpa kepastian, terancam tersingkir dalam arus reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran.
“Kami bukan hanya angka dalam data. Kami manusia yang bekerja, mengabdi, dan punya keluarga yang menunggu di rumah,” ujar salah satu tenaga operator sekolah dengan mata berkaca-kaca.
Para honorer berharap, ada kebijakan yang lebih manusiawi dan adil agar masa depan mereka tak terabaikan. Mereka juga mengingatkan, di balik sistem dan regulasi, ada pengabdian yang tak ternilai yang selama ini menopang jalannya layanan publik, terutama di daerah-daerah terpencil
**Afridon
0 Komentar