 |
| Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jerigen di SPBU Nomor 14.252.516, Jalan Raya Padang–Painan, |
PADANG, Editor- Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jerigen di SPBU Nomor 14.252.516, Jalan Raya Padang–Painan, kawasan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, menjadi sorotan.
Berdasarkan pemantauan Beritaeditorial.com Selasa 10 November 2026 menemukan puluhan jerigen berjejer di area pengisian. Jerigen tersebut diduga digunakan untuk menampung BBM jenis solar dan Pertalite.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi, terutama karena pengisian menggunakan jerigen terlihat berlangsung secara teterbuka.l
Yang menjadi perhatian, di lokasi juga terlihat dua orang anggota kepolisian berseragam dinas dan seorang anggota Polairud sedang duduk tidak jauh dari area pengisian.
Ketika dikonfirmasi Beritaeditorial.com, salah seorang anggota polisi menyebut BBM jenis solar tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan nelayan dan dilengkapi surat dari Dinas Perikanan. Ia juga menyarankan agar persoalan itu dikonfirmasi kepada Kapolsek Bungus Teluk Kabung.
Namun, seorang warga setempat berinisial Johan memberikan keterangan berbeda. Menurutnya, sebagian BBM yang ditampung menggunakan jerigen diduga bukan hanya untuk kebutuhan nelayan, tetapi juga mengalir ke sejumlah gudang penampungan solar di sekitar kawasan tersebut.
"Memang ada yang untuk nelayan, tetapi jauh lebih besar porsinya yang disalurkan ke gudang-gudang penampungan solar," ungkap Johan sebagaimana
Dugaan ini perlu ditelusuri secara serius. Jika benar BBM bersubsidi dialihkan kepada pihak yang tidak berhak, praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan negara.
Pengawasan Distribusi BBM Dipertanyakan
Pengisian BBM menggunakan jerigen memang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu apabila memenuhi persyaratan dan memiliki rekomendasi atau dokumen resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, dokumen tersebut harus diverifikasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan fasilitas penyaluran BBM bersubsidi dengan mengatasnamakan kebutuhan nelayan.
Ketentuan penyaluran BBM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya serta regulasi teknis yang berlaku. Sementara itu, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM dapat dijerat ketentuan pidana dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sesuai unsur pelanggaran yang terbukti.
Pertamina dan Aparat Diminta Turun Tangan
Atas temuan dan dugaan tersebut, Pertamina Patra Niaga diminta melakukan pemeriksaan terhadap operasional SPBU Nomor 14.252.516, termasuk dokumen rekomendasi, pencatatan penyaluran, volume BBM, serta pihak-pihak yang menerima BBM melalui jerigen.
Kapolsek Bungus Teluk Kabung dan jajaran kepolisian juga perlu memberikan penjelasan mengenai keberadaan anggota di lokasi serta memastikan tidak ada pembiaran apabila ditemukan pelanggaran.
Begitu pula Dinas Perikanan perlu membuka informasi mengenai rekomendasi penyaluran solar untuk nelayan, termasuk jumlah, penerima, dan mekanisme pengawasannya.
Masyarakat berhak mendapatkan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran. Jangan sampai BBM yang seharusnya membantu nelayan dan masyarakat kecil justru disalahgunakan untuk kepentingan bisnis pihak tertentu.
** tim
0 Komentar