 |
| Kasus ini bermula dari terungkapnya seorang tahanan perempuan berinisial D yang hamil ketika menjalani penahanan. D diketahui merupakan tahanan titipan Polres Dompu dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkoba. |
DOMPU,Editor- Pelanggaran berat yang dilakukan mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, berujung pemecatan. Ia dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti melanggar kode etik profesi Polri terkait kasus tahanan perempuan yang hamil saat menjalani penahanan di Polsek Dompu.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di ruang Bidang Propam Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin malam (9/11/2026).
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid membenarkan keputusan pemecatan tersebut.
"Semalam hasil sidang etik putusannya PTDH (pecat tidak dengan hormat)," kata Kholid saat dikonfirmasi.
Dalam persidangan, majelis memeriksa sekitar 10 orang saksi. Enam di antaranya merupakan anggota Polsek Dompu yang mengetahui rangkaian peristiwa tersebut.
Kasus ini bermula dari terungkapnya seorang tahanan perempuan berinisial D yang hamil ketika menjalani penahanan. D diketahui merupakan tahanan titipan Polres Dompu dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkoba.
Fakta persidangan mengungkap dugaan persetubuhan antara Ipda Sarbani dan tahanan perempuan tersebut terjadi pada 28 Juli 2026 dan berlanjut pada Agustus 2026.
Ironisnya, hubungan intim tersebut disebut berlangsung di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Persidangan juga mengungkap adanya aktivitas mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor kepolisian hingga dugaan rencana menggugurkan kandungan.
Majelis KKEP menilai perbuatan Ipda Sarbani merupakan tindakan tercela yang bertentangan dengan norma hukum dan etika profesi kepolisian.
Atas pelanggaran tersebut, Ipda Sarbani dijatuhi sanksi PTDH serta penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.
Putusan itu mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski demikian, Ipda Sarbani belum menerima putusan tersebut dan menyatakan akan mengajukan banding.
Kholid menegaskan, keputusan tegas tersebut merupakan bentuk komitmen pimpinan Polda NTB dalam menindak anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
Menurutnya, tindakan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh personel Polri agar menjaga kehormatan institusi dan tidak menyalahgunakan kewenangan
"Ini peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela," tegas Kholid.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi institusi kepolisian. Pengawasan terhadap tahanan, integritas personel, serta tanggung jawab pimpinan di lingkungan kepolisian kembali menjadi sorotan publik
**.Meri.
0 Komentar