![]() |
| Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.1 Satker PJN Wilayah 2 Sumbar, Zulfikar Kurniawan, ST., M.Si., menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan di bahu jalan tersebut tidak sesuai rekomendasi teknis. |
PADANG, Editor — Pekerjaan pemasangan jaringan pipa air bersih di Jalan Nasional Bypass Padang menuai sorotan. Penggalian bahu jalan menggunakan ekskavator untuk pemasangan pipa HDPE DN 600 mm diduga tidak sesuai rekomendasi teknis (Rekomtek) BPJN Sumbar dan berdampak terhadap kondisi bahu jalan.
Pekerjaan jaringan perpipaan untuk peningkatan IPA KAP 40x50 liter/detik SPAM III Kota Padang yang dilaksanakan PT Cipta Crown Simbol di bawah BPBPK Sumatera Barat itu menjadi perhatian tim investigasi Beritaeditorial.com setelah menemukan bahu jalan nasional di depan TVRI Padang mengalami kerusakan akibat aktivitas penggalian.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait kepatuhan pelaksana terhadap rekomendasi teknis, ketahanan konstruksi bahu jalan, serta keselamatan pengguna jalan nasional.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.1 Satker PJN Wilayah 2 Sumbar, Zulfikar Kurniawan, ST., M.Si., menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan di bahu jalan tersebut tidak sesuai rekomendasi teknis.
“Mau kita jauh-jauh dari bahu jalan, karena itu akan berdampak kepada berkurangnya kepadatan bahu jalan dan berisiko kepada badan jalan,” tegas Zulfikar kepada wartawan saat ditemui di kawasan Bypass Padang.
Ia menyebut persoalan itu telah disampaikan secara tertulis melalui Kasatker PJN Wilayah 2 Sumbar kepada BPBPK Sumbar. Namun, aktivitas penggalian menggunakan ekskavator disebut masih berlangsung.
“Kalau ada kejadian yang tidak kita inginkan, itu tanggung jawab mereka. Kita sudah sampaikan,” ujarnya.
Pernyataan PPK tersebut mempertegas kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan Yusriyal, Koordinator Lapangan PPK 2.1 Satker PJN Wilayah 2 Sumbar. Menurutnya, kepadatan bahu jalan merupakan bagian penting dari konstruksi jalan, sehingga penggalian berpotensi memengaruhi kekuatan struktur apabila tidak dilakukan sesuai ketentuan teknis.
Kontraktor Disorot, Konfirmasi Belum Diperoleh
Sutarman, pemerhati infrastruktur, turut menyoroti metode pekerjaan yang dilakukan kontraktor. Ia mempertanyakan mengapa penggalian pemasangan pipa dilakukan di bahu jalan, bukan pada saluran sebagaimana yang menurutnya semestinya menjadi lokasi pekerjaan.
“Ini namanya kontraktor cari gampang untuk bekerja. Mestinya penggalian atau pemasangan pipa dilakukan di saluran, tetapi justru dilakukan di bahu jalan. Akibatnya, bahu jalan menjadi rusak dan kepadatannya tidak sesuai aspek teknis lagi,” kata Sutarman, Kamis (19/11/2026).
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak PT Cipta Crown Simbol belum membuahkan hasil. Berdasarkan informasi pekerja, pihak lapangan bernama Yan dan Edi belum berhasil ditemui sejak Senin (16/11) hingga Kamis (19/11/2026), baik di lokasi pekerjaan maupun di direksi perusahaan.
BPBPK Sumbar Diminta Buka Dokumen Rekomtek
Di sisi lain, Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, sebelumnya memastikan bahwa pekerjaan tersebut telah memperoleh rekomendasi teknis dari BPJN Sumbar.
Staf PPID/Humas BPBPK Sumbar, Hariyanto, juga menyampaikan bahwa pekerjaan telah dilengkapi rekomtek serta jaminan rekondisi.
“Itu sudah ada rekomtek dari BPJN dan jaminan rekondisinya,” tulis Hariyanto melalui WhatsApp.
Namun, perbedaan keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Jika rekomendasi teknis telah diterbitkan, apakah titik penggalian yang dilakukan PT Cipta Crown Simbol benar-benar sesuai dengan lokasi dan ketentuan yang disetujui BPJN Sumbar
Dokumen rekomendasi teknis perlu diperlihatkan agar publik dapat mengetahui secara jelas batas pekerjaan, ketentuan penggalian, serta kewajiban pemulihan bahu jalan.
Jangan sampai proyek peningkatan pelayanan air bersih justru mengorbankan kualitas jalan nasional. BPBPK Sumbar dan BPJN Sumbar diharapkan segera melakukan evaluasi lapangan, memastikan kesesuaian pekerjaan dengan rekomtek, serta mengawasi pemulihan bahu jalan sesuai standar teknis.
Keselamatan pengguna jalan dan kualitas infrastruktur nasional harus tetap menjadi prioritas, bukan dikorbankan demi kelancaran pelaksanaan proyek.
**Afridon


0 Komentar