 |
| mengamankan kapal SPOB Tello Cemerlang yang diduga mengangkut sekitar 80 kiloliter (KL) BBM bersubsidi. |
MENTAWAI.Editor - Dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai terungkap. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumatera Barat mengamankan kapal SPOB Tello Cemerlang yang diduga mengangkut sekitar 80 kiloliter (KL) BBM bersubsidi.
Kapal jenis Self Propelled Oil Barge tersebut diamankan personel kapal patroli KPC Mandeh III-2006 bersama tim Penegakan Hukum (Gakkum) Ditpolairud Polda Sumbar, Rabu malam (11/11/2026), sekitar pukul 23.00 WIB di perairan Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Pengamanan kapal ini menjadi perhatian serius karena BBM bersubsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan untuk dialihkan melalui jalur distribusi yang tidak sesuai ketentuan.
Berawal dari Penelusuran Distribusi BBM
Berdasarkan informasi yang disampaikan Ditpolairud Polda Sumbar, pengungkapan perkara ini bermula dari penelusuran terhadap distribusi BBM bersubsidi yang semestinya disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Siberut.
Namun, dari hasil penyelidikan awal, penyidik menemukan dugaan adanya pengalihan distribusi BBM dari jalur resmi.
BBM tersebut diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya melalui mekanisme distribusi yang telah ditentukan, melainkan dialihkan langsung kepada pengepul dan pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh personel Ditpolairud Polda Sumbar.
Kapal Dihentikan pada Malam Hari
Setelah melakukan penelusuran, personel kapal patroli KPC Mandeh III-2006 bersama tim Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar bergerak melakukan pengamanan.
Pada Rabu sekitar pukul 23.00 WIB, kapal SPOB Tello Cemerlang berhasil diamankan di perairan Siberut.
Kapal beserta muatan BBM sekitar 80 KL kemudian dibawa dalam penguasaan aparat untuk kepentingan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
Direktur Polairud Polda Sumbar AKBP Ibnu Bagus Santoso membenarkan pengamanan tersebut.
Menurutnya, tindakan itu merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan personel Ditpolairud terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi melalui jalur laut.
"Pengamanan kapal SPOB Tello Cemerlang ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan personel Ditpolairud Polda Sumbar. Kapal tersebut diduga mengangkut sekitar 80 KL BBM bersubsidi yang pendistribusiannya tidak sesuai dengan peruntukan," ungkapnya.
Ia menegaskan, kapal bersama muatannya telah diamankan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
Penyidikan Harus Mengungkap Asal dan Tujuan BBM
Perkara ini tidak cukup hanya berhenti pada pengamanan kapal dan muatan BBM.
Penyidik perlu mengungkap secara menyeluruh dari mana asal 80 KL BBM tersebut, siapa pemilik atau pihak yang bertanggung jawab, siapa penerima BBM, serta bagaimana mekanisme pengalihan distribusinya.
Termasuk menelusuri dokumen pengangkutan, jalur distribusi, dan dugaan keterlibatan pihak-pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.
Sebab, penyimpangan BBM bersubsidi bukan hanya persoalan pelanggaran distribusi, tetapi juga menyangkut hak masyarakat yang seharusnya menikmati subsidi energi dari negara.
Terancam Enam Tahun Penjara
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Sementara itu, Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menyatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mengawal distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran.
Kini, publik menunggu hasil pengembangan penyidikan Ditpolairud Polda Sumbar. Pengungkapan asal-usul BBM, pihak yang menguasai muatan, hingga tujuan akhir distribusi menjadi bagian penting untuk membuka perkara ini secara terang.
Penegakan hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada kapal dan barang bukti, tetapi juga mampu mengungkap seluruh mata rantai dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
** Afridon
0 Komentar