 |
| Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H Sebanyak 73 nagari di 16 kecamatan siap menggelar pemungutan suara secara serentak pada Sabtu, 27 Juni 2026, |
Padang Pariaman Editor — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memastikan seluruh persiapan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2026 telah rampung. Sebanyak 73 nagari di 16 kecamatan siap menggelar pemungutan suara secara serentak pada Sabtu, 27 Juni 2026, dengan dukungan penuh pengamanan dari kepolisian dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi terakhir yang digelar di Kantor Bupati Padang Pariaman, Jumat (26/6/2026). Rapat menegaskan seluruh tahapan, mulai dari kesiapan teknis, distribusi logistik hingga pengamanan, telah berjalan sesuai rencana.
Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., menegaskan bahwa Pilwana bukan sekadar memilih pemimpin nagari, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat.
"Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat tetap menjaga persaudaraan, menghormati proses demokrasi, dan menerima hasil pemilihan dengan baik. Siapa pun yang terpilih adalah pemimpin seluruh masyarakat nagari," tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi semangat badunsanak serta tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai pemicu perpecahan. Menurutnya, persatuan masyarakat menjadi modal utama dalam melanjutkan pembangunan nagari.
Dari total 73 nagari yang melaksanakan Pilwana, sebanyak 57 nagari berada di wilayah hukum Polres Padang Pariaman, sedangkan 16 nagari berada di wilayah hukum Polres Pariaman. Sementara itu, Nagari Kasang belum mengikuti Pilwana serentak karena masih memerlukan penyelesaian sejumlah persyaratan, sehingga pelaksanaannya akan dijadwalkan kemudian.
Untuk menjamin keamanan, Pelaksana Tugas Kapolres Padang Pariaman, AKBP Riyana Purwasari, mengungkapkan sebanyak 249 personel kepolisian telah disiagakan mengamankan seluruh tahapan Pilwana. Personel akan ditempatkan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta lokasi yang dinilai rawan.
Selain itu, kepolisian juga telah menyiapkan pusat komando guna mempercepat koordinasi apabila terjadi kendala di lapangan. Berdasarkan pemetaan, terdapat tujuh nagari yang masuk kategori rawan sehingga mendapat pengamanan lebih intensif.
"Seluruh langkah pengamanan dilakukan agar Pilwana berjalan aman, tertib, dan kondusif," ujar AKBP Riyana Purwasari.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Padang Pariaman, Nurhayati, memastikan seluruh logistik Pilwana, mulai dari kotak suara, surat suara, bilik suara hingga dokumen pendukung, telah didistribusikan ke seluruh nagari.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan namanya telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Warga yang hanya membawa KTP tetapi tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Nurhayati turut menegaskan bahwa penggunaan telepon genggam di dalam bilik suara dilarang demi menjaga kerahasiaan pilihan pemilih. Seluruh tahapan Pilwana, katanya, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar proses demokrasi berlangsung jujur, transparan, dan akuntabel.
Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan, penyelesaiannya akan mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan. Sengketa hanya dapat diajukan apabila selisih perolehan suara paling banyak dua persen dari total suara sah, dan akan diselesaikan melalui Badan Musyawarah Nagari sesuai aturan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap Pilwana Serentak 2026 berlangsung aman, damai, dan demokratis, sekaligus melahirkan wali nagari yang amanah, berkualitas, serta mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di setiap nagari.
**Afridon
0 Komentar