 |
| Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, SH, MH, |
Padang Pariaman .Editor– Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memastikan seluruh persiapan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2026 telah tuntas. Sebanyak 73 nagari di 16 kecamatan siap menggelar pemungutan suara, dengan dukungan pengamanan maksimal dari kepolisian dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kesiapan tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi terakhir yang dipimpin Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Kantor Bupati, menjelang pelaksanaan Pilwana. Seluruh tahapan, mulai dari kesiapan teknis, distribusi logistik hingga strategi pengamanan dipastikan berjalan sesuai rencana.
Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, SH, MH, menegaskan bahwa Pilwana bukan sekadar ajang memilih pemimpin nagari, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan masyarakat.
"Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat tetap menjaga persaudaraan, menghormati proses demokrasi, dan menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Siapa pun yang terpilih adalah pemimpin seluruh masyarakat nagari," tegas Bupati.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai pemicu konflik. Menurutnya, semangat badunsanak harus terus dijaga demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif serta keberlanjutan pembangunan di nagari.
Pilwana Serentak 2026 dilaksanakan di 73 nagari yang tersebar di 16 dari 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Sebanyak 57 nagari berada di wilayah hukum Polres Padang Pariaman, sedangkan 16 nagari lainnya masuk wilayah hukum Polres Pariaman.
Sementara itu, Nagari Kasang belum mengikuti Pilwana serentak karena masih menunggu pemenuhan sejumlah persyaratan administrasi. Pemilihan di nagari tersebut akan dijadwalkan kembali setelah seluruh ketentuan terpenuhi.
Dari sisi keamanan, Pelaksana Tugas Kapolres Padang Pariaman, AKBP Riyana Purwasari, mengungkapkan sebanyak 249 personel kepolisian telah disiagakan untuk mengamankan seluruh tahapan Pilwana.
Personel akan ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta sejumlah titik yang dinilai membutuhkan pengamanan ekstra. Kepolisian juga menyiapkan command center sebagai pusat koordinasi untuk merespons cepat apabila terjadi kendala di lapangan.
"Hasil pemetaan menunjukkan ada tujuh nagari yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi sehingga mendapat perhatian khusus dalam pengamanan. Kami berkomitmen memastikan Pilwana berlangsung aman, tertib, dan kondusif," ujar AKBP Riyana Purwasari.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Padang Pariaman, Nurhayati, memastikan seluruh logistik Pilwana, mulai dari kotak suara, surat suara, bilik suara hingga dokumen pendukung, telah didistribusikan ke masing-masing nagari.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilih yang hanya membawa KTP namun tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Selain itu, penggunaan telepon genggam di dalam bilik suara dilarang untuk menjaga kerahasiaan pilihan pemilih sesuai ketentuan yang berlaku.
DPMD menegaskan seluruh tahapan Pilwana dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku guna menjamin proses demokrasi yang jujur, transparan, dan akuntabel. Apabila terjadi sengketa hasil pemilihan, penyelesaiannya akan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk syarat selisih suara maksimal dua persen dari total suara sah dan diproses melalui Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap Pilwana Serentak 2026 berlangsung aman, damai, dan demokratis serta menghasilkan wali nagari yang mampu membawa kemajuan, kesejahteraan, dan memperkuat persatuan masyarakat di masing-masing nagari.
**Afridon
0 Komentar