DPRD Dharmasraya Diduga "Atur Anggaran Perjalanan Dinas Rp8 Miliar" di Warung, Warga

 

Dhamasraya, Editor  – Tiga anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya diduga terciduk masyarakat tengah membicarakan strategi “memaksa” pemerintah daerah agar menyetujui tambahan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp8 miliar dalam anggaran perubahan. Rabu 3 September 2025 

Informasi ini pertama kali diungkapkan oleh Rusdinal Nangkhofo Basa, warga asli Cati Nan Tigo, yang secara tidak sengaja mendengar percakapan tiga anggota dewan saat sarapan di sebuah warung.

“Pembicaraan mereka membuat saya kaget. Ternyata mereka sedang mengatur supaya anggaran perjalanan dinas ditambah Rp8 miliar. Bahkan ada ucapan, kalau pemda tak setuju, pembahasan akan ditangguhkan,” ujar Rusdinal dengan nada geram.

Menurut Rusdinal, saat ini total anggaran perjalanan dinas Kabupaten Dharmasraya mencapai Rp25 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp12 miliar dialokasikan khusus untuk 30 anggota DPRD, sementara sisanya untuk lebih dari 5.000 ASN.

“Sekarang mereka minta tambah Rp8 miliar lagi. Artinya, anggaran perjalanan dinas DPRD bisa membengkak jadi Rp20 miliar. Ini sangat timpang dan menyakiti hati rakyat,” tegasnya.

Upaya konfirmasi media kepada Ketua DPRD Dharmasraya Jemi Hendra, ST, tidak mendapat jawaban. Pesan tertulis via WhatsApp juga diabaikan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Sujito, saat dihubungi mengaku belum mengetahui informasi tersebut. “Coba saya cek dulu, iya atau tidak,” katanya singkat. Hal serupa disampaikan Anggota DPRD Dedek Amartha yang menyarankan agar media langsung menghubungi pimpinan dewan.

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, ketika dimintai tanggapan memilih merujuk ke Sekda. “Ke pak Sekda ya pak,” jawabnya singkat lewat WhatsApp.

Pj Sekda Dharmasraya, Jasman Rizal, akhirnya membenarkan bahwa memang ada usulan tambahan perjalanan dinas dari DPRD. “Benar ada usulan seperti itu, tapi masih dalam tahap pembahasan dan belum final,” jelasnya.

Kasus ini menambah sorotan publik terhadap kinerja wakil rakyat Dharmasraya. Di tengah keterbatasan anggaran dan jeritan masyarakat, rencana penambahan perjalanan dinas justru dinilai mencederai nurani dan amanah rakyat.

**Afridon.