Gubernur Sumbar Lantik 9 Pjs Kepala Daerah: Netralitas ASN Wajib Dijaga di Pilkada 2024

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, melantik sembilan Penjabat Sementara (Pjs) kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Sumbar pada sebuah seremoni resmi yang digelar di Padang

Padang,Editor  – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, melantik sembilan Penjabat Sementara (Pjs) kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Sumbar pada sebuah seremoni resmi yang digelar di Padang, Selasa. Pelantikan ini menandai awal dari tanggung jawab baru bagi para Pjs dalam memastikan jalannya roda pemerintahan selama proses Pilkada serentak 2024.

Dalam acara tersebut, Gubernur Mahyeldi menyerahkan tugas dan amanah kepada para Pjs untuk menjadi penyambung kepemimpinan di wilayah masing-masing. Mereka diharapkan dapat menjaga stabilitas pemerintahan, memastikan pelayanan publik tetap optimal, dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah persaingan politik Pilkada yang akan berlangsung.

"Pjs adalah penyambung kepemimpinan di daerah dalam proses demokrasi. Jalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, dan pompa semangat ASN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Mahyeldi.

Para Pjs yang dilantik didasarkan pada Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-3794 Tahun 2024. Di antaranya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumbar Adib Alfikri sebagai Pjs Bupati Solok Selatan, Kepala Dispora Sumbar Maifrizon sebagai Pjs Bupati Sijunjung, serta sejumlah kepala dinas lainnya yang akan memimpin daerah selama Pilkada.

Pelantikan ini juga bertepatan dengan penyerahan tugas gubernur kepada Wakil Gubernur Audy Joinaldy, yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumbar hingga 25 November 2024.

Menjaga Netralitas ASN

Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN selama tahapan Pilkada berlangsung. Menurutnya, ASN memiliki peran krusial dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, mereka harus tetap berada di tengah-tengah dan tidak terlibat dalam politik praktis.

"ASN adalah tulang punggung pemerintahan. Netralitas mereka sangat penting selama Pilkada. Saya meminta kepada Pjs untuk terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu agar Pilkada berjalan lancar," tambah Mahyeldi.

Tantangan dan Harapan

Menjadi seorang Pjs tentu bukan tugas yang mudah, terutama di masa menjelang Pilkada yang penuh dinamika politik. Tugas mereka bukan hanya memimpin sementara, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Mereka juga harus meminimalisasi potensi konflik di masyarakat yang kerap muncul di masa kampanye politik.

Namun, di balik tantangan itu, ada harapan besar yang disematkan pada para Pjs. Gubernur Mahyeldi optimis bahwa dengan semangat pengabdian, sembilan Pjs yang baru dilantik akan mampu memimpin daerah mereka dengan baik dan menjaga stabilitas selama masa transisi ini.

Dalam acara pengukuhan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat penting, mulai dari bupati dan wali kota yang akan digantikan, jajaran Forkopimda, Sekda Sumbar Hansastri, serta para asisten dan staf ahli dari lingkungan Pemprov Sumbar.

Pengukuhan ini menjadi langkah awal bagi sembilan Pjs untuk memulai tugas besar dalam memastikan demokrasi tetap berjalan lancar di Sumatera Barat. Di tengah sorotan politik yang semakin memanas menjelang Pilkada 2024, mereka diharapkan mampu menjadi figur penyeimbang yang netral, adil, dan berdedikasi tinggi.


** Afridon

Posting Komentar

0 Komentar