BPJN Sumbar Laksanakan 7 Paket Ruas Jalan Daerah di Sumatera Barat

Suasana temu ramah dikantor BPJN Sumatera Barat, Jalan Jati Nomor 109 Padang

Padang, Editor - Pembenahan jalan - jalan daerah yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat oleh BPJN ( Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ) Sumatera Barat sedang dilaksanakan. Untuk pelaksanaan kegiatan pembenahan jalan daerah di Sumatera Barat tersebut, Pemerintah Pusat melalui Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Republik Indonesia telah menggelontorkan pagu dana sebesar Rp. 142,874 miliar di tahun 2023 ini. Hal tersebut disampaikan Kepala BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) Sumatera Barat Thabrani, ST. MT kepada wartawan saat temu ramah dikantornya Jumat 18 Agustus 2023.

Dikatakan Thabrani, ada 7 paket kegiatan ruas jalan daerah yang ditangani melalui pagu anggaran tersebut, dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 131,576 miliar. Tujuh paket ruas jalan daerah itu tersebar di Lima wilayah kerja PPK seperti di wilayah PPK 1.2 Provinsi Sumatera Barat, dengan paket Ruas Jalan Poros – Ruas Jalan Tanjung Balik Pangkalan dan Ruas Jalan Kota Payakumbuh (Jl. Rasyid Taher, Jl. Prof. Dr. Hamka, dan Jl. Agus Salim). 

PPK 1.4 Provinsi Sumatera Barat dengan paket Ruas Jalan Tombang Padang – Ruas Jalan Silayang Mudik. PPK 1.5 Provinsi Sumatera Barat dengan paket Ruas Jalan Water Front City Sunur – Ruas Jalan Balai Kota Kurai Taji.

PPK 2.2 Provinsi Sumatera Barat dengan Ruas Jalan Sungai Rumbai – Ruas Jalan Batas Solok Selatan. Dan PPK 2.5 Provinsi Sumatera Barat dengan paket Ruas Jalan Kapujan – Ruas Jalan Rimbo Data dan Ruas Jalan Sungai Sungkai – Ruas Jalan Log Batu Sandi.

Semua paket kegiatan penanganan jalan daerah di Sumatera Barat tersebut sedang berjalan pelakasanaannya. Dengan rasa optimis Tabrani yang terlihat mengenakan baju batik ini menegaskan bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis 2018 Revisi 2, diawasi oleh Pengawas Lapangan dan Konsultan Supervisi. " Kami pastikan pekerjaan sesuai dengan apa yang ada di dalam Kontrak " sebut nya.

Thabrani berharap Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mendukung  kelancaran pelaksanaan di lapangan agar semua paket dapat diselesaikan tepat waktu. 

" Kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang saat ini sedang pelaksanaan paket Inpres jalan daerah tersebut " pinta nya.

Temu ramah yang berlangsung singkat tersebut juga dihadiri Kepala Tata Usaha ( Ka. TU ) Kantor BPJN Sumatera Barat Arif Setiawan, dan Kepala Satuan Kerja ( Kasatker ) Andi Mulia Rusli. 

Seperti diketahui, penanganan jalan - jalan daerah terealisasi sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3  Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga akan segera memulai percepatan pembangunan bagi jalan-jalan daerah yang menjadi prioritas pemerintah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Inpres Jalan Daerah bertujuan untuk menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.

"Kita akan segera laksanakan perintah Bapak Presiden dengan memulai tender pekerjaan pada bulan Mei 2023 ini, sehingga Juni atau paling lambat Juli sudah bisa mulai diperbaiki kondisi jalannya," kata Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menambahkan, percepatan penanganan kemantapan jalan dan jembatan diprioritaskan pada daerah yang memiliki tingkat kemantapan rendah, terutama untuk ruas-ruas pengungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses keterisolasian.

Terkait pendanaan pembangunan jalan daerah, Hedy menerangkan bahwa terdapat 3 instrumen pendukung yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pemerintah dari APBN reguler, dan yang terakhir melalui Inpres yang sifatnya lebih top down.

Saat ini, alokasi anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yaitu sebesar Rp.32,79 triliun. “Percepatan peningkatan konektivitas tersebut akan dilanjutkan tahun 2024. Sementara total anggaran yang dialokasikan untuk tahap pertama pada jalan daerah yang akan segera kita laksanakan konstruksinya tahun ini, sebesar Rp.14,6 triliun. Dan kita harapkan Juli sudah bisa dimulai atau kalau bisa Juni,” jelas Hedy. 

**