![]() |
| Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Selatan, H. Zainal Arifin, SKM, M.Kes., |
PESISIR SELATAN Editor — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Selatan, H. Zainal Arifin, SKM, M.Kes., menyatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kelebihan pembayaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD senilai Rp283.955.000 telah diselesaikan. Namun, bukti pengembalian dana dan status tindak lanjut rekomendasi BPK masih perlu dipastikan untuk menjamin transparansi kepada publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Zainal saat ditemui tim media investigasi ASANTARA (Asosiasi Media Pers Nusantara) di lantai II Kantor Bupati Pesisir Selatan, Kamis (15/10/2026).
“Pokoknya temuan BPK itu semua sudah diselesaikan. Sebelum batas waktu yang ditentukan, sudah selesai semua,” ujar Zainal.
Temuan itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Mei 2026. Kelebihan pembayaran tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban biaya penginapan perjalanan dinas yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Meski Sekda memastikan persoalan tersebut telah tuntas, bukti penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dokumen tindak lanjut rekomendasi BPK tetap penting untuk memastikan penyelesaiannya dapat diverifikasi.
APBD 2027 Diminta Lebih Berkualitas
Selain menanggapi temuan BPK, Zainal menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan, terutama dalam penyusunan APBD 2027.
Menurutnya, hal itu menjadi perhatian setelah pertemuan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gubernur, bupati, wali kota, dan sekretaris daerah se-Sumatera Barat di Bukittinggi, Rabu (14/10/2026).
Zainal mengatakan, pemerintah daerah diminta memperhatikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Untuk APBD 2027, kita ingin memastikan penganggaran berkualitas. Apa yang menjadi catatan KPK akan menjadi perhatian kami,” katanya.
Ia menambahkan, karena pelaksanaan APBD 2026 sudah berjalan, pembenahan harus dipersiapkan sejak tahap perencanaan anggaran tahun berikutnya. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih cermat dalam menyusun program dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Perjalanan Dinas Harus Sesuai Fakta
Zainal juga menyoroti pentingnya ketertiban administrasi perjalanan dinas. Jadwal, tujuan perjalanan, bukti penginapan, dan dokumen pertanggungjawaban harus sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya.
Ia mencontohkan, penggunaan tanggal yang sama untuk dua perjalanan dinas berbeda perlu diperiksa apabila pelaksanaannya tidak memungkinkan dilakukan secara bersamaan.
Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah kegiatan selesai. Pemeriksaan harus dimulai sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga verifikasi bukti pembayaran.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahan administrasi maupun potensi kerugian keuangan daerah.
Pembinaan Bukan Alasan Mengabaikan Aturan
Zainal menegaskan, pembinaan terhadap aparatur pemerintah harus menjadi kesempatan memperbaiki tata kelola, bukan alasan untuk mengulangi kesalahan.
Ia meminta seluruh OPD meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Sekarang ini tahap pembinaan, tetapi tahun depan kita harus lebih meningkatkan kepatuhan. Kami ingin memastikan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, pejabat dan pelaksana kegiatan harus memahami tanggung jawab masing-masing agar persoalan serupa tidak kembali menjadi temuan pemeriksaan.
Sekda Tegaskan Tidak Ada Setoran kepada Pimpinan
Dalam kesempatan itu, Zainal juga menegaskan tidak ada kewajiban menyetorkan uang kepada kepala daerah. Ia menyebut Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selalu mengingatkan jajaran OPD agar bekerja sesuai aturan dan menghindari penyimpangan.
“Tidak ada yang harus mencari uang untuk disetorkan kepada pimpinan. Pimpinan meminta agar tugas dilaksanakan sesuai aturan dan jangan ada penyimpangan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan penegasan Sekda mengenai komitmen pimpinan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan bebas dari praktik yang bertentangan dengan ketentuan.
Publik Menunggu Bukti dan Perbaikan Nyata
Klaim penyelesaian temuan BPK senilai Rp283,95 juta dan rencana pembenahan APBD 2027 menjadi dua hal yang perlu dikawal secara bersamaan.
Pemerintah daerah perlu memastikan dokumen pengembalian dana tersedia, status rekomendasi BPK jelas, serta sistem pengawasan keuangan benar-benar diperkuat.
Masyarakat berhak mengetahui tindak lanjut penggunaan uang daerah. Sebab, keberhasilan memperbaiki tata kelola keuangan tidak cukup diukur dari pernyataan bahwa temuan telah selesai, tetapi juga dari bukti yang dapat diperiksa dan perubahan nyata dalam pengelolaan APBD.
Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan harus menjadi dasar agar setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat Pesisir Selatan.
** Afridon.


0 Komentar