Padang Pariaman Perkuat Informasi Publik yang Transparan

 

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Sri Nelis, SKM, di Ruang Dillo, Parik Malintang, Kamis (22/10/2026).


PADANG PARIAMAN, Editor — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, memperkuat keterbukaan informasi publik melalui inovasi KIPPRAH (Kontributor Informasi Publik Perangkat Daerah). Program ini diharapkan membuat informasi pembangunan dan pelayanan pemerintah lebih cepat diakses, akurat, serta dapat dipercaya masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi KIPPRAH yang dibuka Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Sri Nelis, SKM, di Ruang Dillo, Parik Malintang, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan ini didukung Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Padang Pariaman, Roza Suhendra, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Heri Sugianto, selaku penggagas KIPPRAH. Materi sosialisasi disampaikan Heri Sugianto bersama Egy Fernanda.

Dalam arahannya, Sri Nelis menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi hasil, program, dan manfaatnya juga harus diketahui masyarakat melalui informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi pemerintah harus akurat, terbuka, dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut lebih aktif menyampaikan informasi mengenai program, inovasi, pelayanan, dan capaian pembangunan.

Melalui KIPPRAH, perangkat daerah, kecamatan, hingga puskesmas didorong menghimpun data dan fakta, mendokumentasikan kegiatan, serta memublikasikan informasi melalui situs web resmi masing-masing.

Heri Sugianto menjelaskan, KIPPRAH dirancang untuk memperkuat kolaborasi informasi antarlembaga pemerintah daerah. Kontributor bertugas mengumpulkan bahan publikasi, sedangkan admin situs web memastikan informasi yang telah diverifikasi dapat diterbitkan secara tertib dan tepat waktu.

Menurutnya, keberhasilan program ini tidak boleh hanya diukur dari banyaknya berita yang dipublikasikan. Validitas informasi, ketepatan waktu, kualitas dokumentasi, dan manfaat bagi masyarakat juga menjadi ukuran penting.

Oleh sebab itu, setiap informasi harus berbasis fakta, mudah dipahami, serta memperhatikan etika komunikasi publik dan perlindungan data pribadi.

Sementara itu, Roza Suhendra mendukung penguatan koordinasi dan pendampingan teknis agar KIPPRAH menjadi bagian dari pola kerja rutin perangkat daerah, bukan sekadar kegiatan publikasi sesaat.

Monitoring dan evaluasi juga diperlukan untuk memastikan kualitas informasi tetap terjaga dan pelaksanaan program berlangsung berkelanjutan.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapat pembekalan tentang pengumpulan data, penulisan berita, dokumentasi foto dan video, hingga pengelolaan situs web resmi. Dukungan pimpinan perangkat daerah dinilai penting agar kontributor dan admin dapat menjalankan tugas secara konsisten.

Tantangan berikutnya adalah konsistensi pelaksanaan. KIPPRAH diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi benar-benar diterapkan sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi mengenai pembangunan dan pelayanan publik.

Melalui inovasi ini, Pemkab Padang Pariaman berharap budaya keterbukaan semakin kuat, kepercayaan masyarakat meningkat, dan komunikasi antara pemerintah dengan warga semakin baik.

Sejalan dengan semangat “BASAMO Mambangun Nagari”, pembangunan daerah membutuhkan kerja nyata sekaligus penyampaian informasi yang terbuka, profesional, dan terpercaya.

** Afridon


Posting Komentar

0 Komentar