 |
| Novri Hendri, wartawan senior sekaligus Owner Investigasi Group |
PADANG Editor — Keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Padang di RSUD dr. Rasidin tahun 2026 menjadi sorotan. Wartawan senior menilai informasi mengenai anggaran publik semestinya dapat dijelaskan secara terbuka ketika dilakukan konfirmasi oleh media.
Novri Hendri, wartawan senior sekaligus Owner Investigasi Group, menyatakan kekecewaannya terhadap minimnya keterbukaan informasi terkait sejumlah kegiatan yang disebut bersumber dari dana Pokir di RSUD dr. Rasidin.
Hal itu disampaikannya di kantor media investigasi, Minggu (13/9/2026).
Novri mempertanyakan sejumlah kegiatan yang dikaitkan dengan dana Pokir tahun 2026, antara lain pembangunan atau penataan lahan parkir bagian belakang rumah sakit, saluran drainase, serta ruang istirahat Direktur RSUD dr. Rasidin.
“Direktur RSUD dr. Rasidin seharusnya dapat membuka informasi kepada wartawan ketika dilakukan konfirmasi. Ini menyangkut anggaran publik, sehingga masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang jelas,” tegas Novri.
Ia juga meminta penjelasan mengenai Pokir anggota DPRD Kota Padang yang disebut mengalokasikan anggaran untuk kegiatan di RSUD dr. Rasidin. Dalam hal ini, dr. Lismawati, Sp.PA, M.Biomed, M.M, M.K.M turut disebut berkaitan dengan Pokir tersebut. Namun, menurut Novri, informasi mengenai usulan, nilai anggaran, kegiatan, hingga realisasi perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
“Yang penting jelas. Siapa yang mengusulkan, berapa nilai anggarannya, untuk kegiatan apa, siapa pelaksananya, dan bagaimana hasil pekerjaannya. Jangan sampai informasi mengenai dana publik justru menjadi sulit diperoleh,” ujarnya.
Menurut Novri, keterbukaan informasi bukan berarti menuduh pihak tertentu melakukan kesalahan. Sebaliknya, transparansi merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan APBD.
“Media menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami hanya meminta informasi dan klarifikasi. Kalau memang seluruh prosesnya sesuai aturan, tentu penjelasan terbuka akan membuat masyarakat semakin percaya,” katanya.
Ia meminta Direktur RSUD dr. Rasidin dan DPRD Kota Padang memberikan penjelasan resmi terkait keberadaan dan realisasi dana Pokir tersebut.
Novri menegaskan, pihaknya tetap memberikan ruang kepada RSUD dr. Rasidin maupun DPRD Kota Padang untuk memberikan klarifikasi agar pemberitaan berjalan secara berimbang, profesional dan sesuai kaidah jurnalistik.
“Kami siap menerima penjelasan dari pihak rumah sakit maupun DPRD. Prinsipnya, uang rakyat harus jelas penggunaannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkas Novri.
**.Afridon
0 Komentar